Anton Hendrik Samudra, 030315804 (2007) MODUS OPERANDI YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN KETENTUAN HUKUM PIDANA YANG DAPAT DIKENAKAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-samudraant-7568-fh2990-k.pdf Download (431kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-samudraant-7451-fh2990-v.fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (673kB) | Request a copy

Abstract

Dari pembahasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Modus operandi menyebabkan tindak pidana pencucian uang sudah mengalami perkembangan. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya dilakukan pada Penyedia Jasa Keuangan sajaa, namun juga pada lembaga di luar Penyedia Jasa Keuangan atau lembaga yang tidak terkait dengan keuangan, misalnya: i. Pensaahuaaan bayangan (shell company atau dummy company atau immobilen investment company); ii. Pedagang emas grosiran; iii. Investasi properti; iv. Investasi barang antik; v. Perdagangan saham; vi. Mendapatkan konsesi usaha tertentu. b. UU TPPU tidak mengakomodir setiap perkembangan-perkembangan tersebut. Ruang lingkup dari UU TPPU masih terbatas, yaitu pada pencucian uang yang dilakukan melalui atau dengan sarana sistem keuangan (Penyedia Jasa Keuangan). Untuk itu dilakukan analisa terhadap ketentuan yang bersanski pidana di luar UU TPPU yang dapat dikenakan terhadap pencucian uang. Analisa yang dilakukan terhadap ketentuan dalam KUHP juga masih memiliki kelemahan untuk dikenakan terhadap tindak pidana pencucian uang yang sudah mengalami perkembangan. Undang-undang No. 24 Tahun 1999 hanya dapat digunakan sebagai sarana untuk mendeteksi adanya tindak pidana pencucian uang yang terjadi melalui lalu lintas devisa, tidak dapat digunakan untuk menghukum para pelaku tindak pidana pencucian uang.

Actions (login required)

View Item