Rendra Marsetyo Santoso, 030215488 (2007) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI : TINJAUAN TERHADAP KASUS BLBI BANK BALI DAN KORUPSI KPU 2004. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-santosoren-8038-fh8108-k.pdf Download (359kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-santosoren-7823-fh8108.pdf Restricted to Registered users only Download (823kB) | Request a copy

Abstract

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang tidak memenuhi syarat pasal 197 huruf (f) KUHP tentang keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa telah menyebabkan Mahkamah Agung menyatakan batal putusan tersebut dan akan mengadili sendiri kasus yang bersangkutan. Dan dalam putusan Mahkamah Agung No. 995 K/ Pid/ 2006/ MA pidana penjara yang sebelumnya ditetapkan selama 7 (tujuh) tahun mendapat pengurangan 1 (satu) tahun sehingga menjadi 6 (tahun). Putusan yang lebih ringan 1 (satu) tahun dari putusan sebelumnya ini menurut Mahkamah Agung telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang harus bersifat memperbaiki (korektif), mencegah (preventif), dan mendidik (edukatif). Selain itu perbedaan persepsi (pandangan) antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung mengenai sah atau tidaknya proses verifikasi terhadap Bank Bali mengakibatkan bebasnya Syahril Sabirin selaku terdakwa dalam kasus korupsi dana BLBI. Dalam putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 1900.K/ Pid/ 2002 menyatakan bahwa terdakwa hanya bertindak melaksanakan tugas selaku "Kasir Negara" atau "Kasir Pemerintah" yang berkewajiban untuk membayar atas permintaan Pemerintah cq BPPN. Dengan alasan ini, maka unsur - unsur delik yang didakwakan tidak dipenuhi oleh perbuatan terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia, sehingga akhirnya terdakwa bebas dari dakwaan. 2. Penanganan korupsi yang terjadi di dunia internasional maupun di Indonesia tidak terlepas dari munculnya berbagai hambatan yang merintangi. Langkah – langkah dalam menemukan hambatan penanganan korupsi yang dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional di Bali pada bulan Desember 2002 maupun yang dikemukakan oleh UNODC tidak mengurangi kenyataan bahwa proses penegakan hukum tindak pidana korupsi telah mengalami kemajuan yang pesat jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah kasus korupsi yang telah diungkap di berbagai daerah di Indonesia menjadi bukti nyata terhadap kemajuan kinerja aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item