Eka Westri Prajwalita Widiati, 030315753 (2007) DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-widiatieka-8136-fh1620-k.pdf Download (427kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-widiatieka-7920-fh16208.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

1. Dalam 2 peraturan perundang-undangan yang menjadi sampel dalam tulisan ini, dimana peraturan tersebut mengundang perdebatan mengenai diskriminasi terhadap perempuan. Dapat disimpulkan : a. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menentukan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan sebagai affirmatif action, merupakan diskriminasi dalam arti yang positif. b. Sedangkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran merupakan diskriminasi dalam arti yang negatif. Dalam perda ini terkandung penormaan yang tidak jelas dan multitafsir yang mengakibatkan sebagian hak-hak perempuan dilanggar, implementasi perda ini bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Indonesia memiliki perangkat hukum yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dari diskriminasi. Perlindungan hak tersebut telah dimuat dalam UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women. Instrumen hukum yang telah menjadi komitmen Indonesia tersebut harus dipahami secara utuh dan tidak hanya tekstual. Instrumen hukum bukan saja harus dibuat sesuai kaidah yang berlaku atau dibuat untuk melengkapi kewajiban pemerintah menyelesaikan tugasnya membuat produk hukum saja, melainkan benar-benar berfungsi sebagai alat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menemukan keadilannya. Masyarakat dapat mengambil beberapa upaya hukum ketika menemukan permasalahan dengan diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan, yakni dengan judicial review, legislative review, dan executive review.

Actions (login required)

View Item