ENY SULISTYOWATI, 090114316 (2004) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-sulistyowa-7845-abstract-8.pdf Download (357kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-sulistyowa-7627-FULL%20TEXT-8.pdf Restricted to Registered users only Download (923kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian dari IPB tahun 2003 ternyata sebagian air minum dan depot air minum tercemar bakter coliform. Cemaran yang ada akan membawa dampak yang serius pada kesehatan manusia bahkan dapat menyebabkan kematian. Adanya cemaran tersebut berarti air minum tersebut tidak memenuhi standar air minum Standar air minum yang diproduksi oleh pelaku usaha depot air minum harus memenuhi standar air minum. Standar air minum berkaitan dengan keamanan dan kualitas air minum sebagaimana diatur dalam UU No. 7/1996 tentang Pangan (UU Pangan) dan Kepmenkes No. 907/Menkes/SK/VIl/2002 tentang Syarat-syarat dan Kualitas Air Minum. UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak mengatur hal tersebut. UU Pangan sendiri memiliki kelemahan yaitu belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah keamanan dan kualitas air minum yang berkaitan dengan depot air minum. Sedangkan dalam Kepmenkes tersebut diatas tidak mengatur secara tegas tentang jenis jenis air minum yang akan diatur. Berdasarkan UUPK,bagi pelaku usaha depot air minum yang melanggar persyaratan standar air minum dapat digugat oleh konsumen berdasarkan tanggung gugat dengan beban pembuktian terbalik. Hal ini sesuai dengan asas dan tujuan perlindungan konsumen karena konsumea umumnya awam terhadap proses produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum. Konsumen juga dapat menyelesaikan sengketanya dengan pelaku usaha depot air minum melalui clacs action yang juga telah diakui dalam UUPK dan mekanismesnya juga telah diatur dalam PERMARI No. 1/2002. Melalui mekar isme class action, konsumen depot air minum akan memudahkan konsumen dalam mengajukan gugatan dan bagi hakim tidak direpotkan untuk memeriksa gugatan satu persatu terhadap substansi gugatan yang sama. Translation: This research is conducted to identify whether standard drinking water depot properly gives legal protection to the consumers and whether liability system burdened to the depot drinking water's vendor complies to the basic and goal of consumer protection. In term of normative perspective within Indonesia legal system, the regulation on drinking water from drinking water depot should provide a major concern on its safety and quality. Unfortunately, Law No. 8/1999 doesn't specifically address question, therefore Law No. 7/1996 as well as Decree of Health Ministry No. 907/Menkes/SKNII/2002 are exercised for this purpose. Meanwhile, Law No. 7/1996 has weakness since it does not have implementation regulation yet. What is heeded an implementation rule which is directly and specifically address safety and quality issue. Moreover, Decree of Healthy Ministry No. 907/Menkes/SK/VII/2002 doesn't clearly state and regulate the standard of drinking water from drinking water depot. Liability system applied to the depot drinking water's vendor stated in Law No. 8/1999 is a liability based on proof guilty and what so called "reversed burden of proof'. The exercise of this system is indeed in line with the basic and goal of consumer protection. Meanwhile, one of the efforts that possibly used to settle this dispute faced by drinking water consumer is a class action. Law No. 8/199 provides regulation for such purpose and Permari No. 1/2002 specifically states the mechanism and technique of conducting a class action. A class action mechanism is expected to ease the consumers to pursue a case to the court as well as release the judges from the difficulty and complication in examining every case that has similarity in its substance.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 163/08 Mar p
Uncontrolled Keywords:	CONSUMER PROTECTION-LAW AND LEGISLATION
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering > TD481-493 Water distribution systems
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM ENY SULISTYOWATI, 090114316 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Sri Handajani, , S.H., M.Hum. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	17 Nov 2008 12:00
Last Modified:	03 Jul 2017 17:55
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13995
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item