Puan Anjali Maharani, - (2024) Pembetulan Surat Pemberitahuan Sebagai Upaya Penyelesaian SP2DK Atas Selisih Pembelian Pada SPT Tahunan PPH Dan SPT Masa PPN (Studi Kasus Pada Klien KKP Pasagung). Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) 152110713014_Puan Anjali Maharani.pdf Restricted to Registered users only until 2024. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

PT X merupakan Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan sejak tahun 2018. Dengan telah dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak, PT X wajib memenuhi kewajiban perpajakan termasuk dalam hal pelaporan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh. Namun, Pada tahun 2023 PT X menerima SP2DK dari DJP atas pajak yang telah dilaporkan pada SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020. Di dalam SP2DK tersebut ditemukan adanya selisih nilai pembelian pada SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh. Pelaksanaan Tugas Akhir ini memiliki tujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih nilai pembelian pada SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh serta mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan atas terjadinya permasalahan terkait selisih nilai pembelian pada SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh. Pelaksanaan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini didapatkan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan analisis data. Hasil pelaksaan yang penulis lakukan, menunjukkan bahwa PT X melakukan kesalahan dengan tidak melaporkan atas Faktur Pajak Masukan yang telah diganti yang mengakibatkan terdapat kekurangan bayar Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu atas selisih nilai pembelian disebabkan karena terdapat pembelian inventaris dan biaya selain HPP yang telah dilaporkan dalam pos pembelian atas barang dagang dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020. Atas pembelian inventaris tersebut belum dilakukan penyusutan sehingga dilakukan penyesuaian kembali pada laporan keuangan PT X. Selisih nilai pembelian diketahui setelah PT X melakukan ekualisasi. Dengan demikian, PT X mengharuskan untuk melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020. Akibat dilakukannya pembetulan, PT X harus membayar sejumlah kekurangan pajak yang terutang sebesar Rp 140.055.960,- dan mendapatkan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 9 (2b) UU KUP sebesar Rp 32.268.893,-.

Actions (login required)

View Item