Purning Dahono Putro, 030416133 (2008) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DAN ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-putropurni-8206-fh2210-k.pdf Download (308kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-putropurni-8003-fh22108.pdf Restricted to Registered users only Download (876kB) | Request a copy

Abstract

Secara umum perlindungan bagi saksi dan atau korban TPPO, sudah sesuai dengan konvensi-konvensi yang diratifikasi walaupun belum sepenuhnya sempurna. Selain itu secara umum aturan dalam UU TPPO jo. UU PSK, khususnya yang mengatur tentang perlindungan bagi saksi dan atau korban, dapat mengakomodir perlindungan bagi sebagian besar saksi dan atau korban TPPO. walaupun ada beberapa kekurangan tentang perlindungan bagi saksi dan atau korban TPPO di luar negeri. Selain itu UU TPPO sendiri kurang mengakomodir tentang perlindungan bagi saksi dan atau korban TPPO yang lain, seperti 1) Kendala-kendala yang harus diantisipasi dalam penerapan perlindungan saksi dan atau korban TPPO ialah : a) belum terbentuknya LPSK ; b) belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang teknis penerapan UU TPPO ; c) proses birokrasi yang terkesan rumit dan menyulitkan ; d) kurangnya fasilitas pendukung dan sumber daya profesional yang memadai; e) masih lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah ; f) besarnya biaya yang dibutuhkan ; g) kurangnya aturan mengenai tentang repartriasi dan perlindungan bagi saksi dan atau korban TPPO di luar negeri . g) kurangnya aturan mengenai tentang repartriasi dan perlindungan bagi saksi dan atau korban TPPO di luar negeri .

Actions (login required)

View Item