PENERAPAN MEDIASI PADA SENGKETA KONSUMEN ATAS PENYEDIAAN FASILITAS UMUM OLEH PEMGEMBANGAN DI BPSK

Nicko Nadzirsyah, 030315583 (2008) PENERAPAN MEDIASI PADA SENGKETA KONSUMEN ATAS PENYEDIAAN FASILITAS UMUM OLEH PEMGEMBANGAN DI BPSK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-nadzirsyah-8247-fh3350-k.pdf

Download (352kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-nadzirsyah-8057-fh33508.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Perselisihan yang terjadi antara konsumen dan pengembang memang kerap terjadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh pengembang terutama mengenai penyediaan fasilitas umum perumahan, dan hal itu berakibat timbulnya sengketa. Sengketa tersebut hendaklah dapat di atasi melalui keberadaan BPSK. Proses penyelesaian sengketa di BPSK yang menggunakan cara Mediasi, Konsoliasi, maupun arbitrasi memerlukan waktu yang relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan berperkara di Pengadilan Negeri. Terlebih lagi BPSK juga berorientasi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha, sehingga konsumen tidak perlu kuatir dipersulit lagi dalam proses penyelesaian sengketa. Menurut pasal 30 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 salah satu cara penyelesaian sengketa di BPSK yaitu melalui mediasi, dengan tata cara persidangan adalah 1. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi. 2. Majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasehat petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. 3. Majelis menerima hasil musyawarah para pihak dan mengeluarkan ketentuan. • Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan pengembang di BPSK secara mediasi dan diputuskan dengan akta perdamaian BPSK. Maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang final dan mengikat. tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum putusan tersebut harus di lakukan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri. Pelaksanaan putusan BPSK tersebut didasarkan atas itikad baik para pihak yang bersengketa yang melakukan kesepakatan atas adanya putusan mediasi BPSK.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 335/08 Nad p
Uncontrolled Keywords: CUSTOMER SERVICES-LAW AND LEGISLATION
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM
Nicko Nadzirsyah, 030315583UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorBambang Sugeng Ariadi S, SH., MH.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 01 Dec 2008 12:00
Last Modified: 12 Sep 2016 10:07
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14011
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item