Luthfiyah Rosyida, 030516144 (2009) PENGALOKASIAN DANA PENDAMPINGAN DARI APBD DALAM PROGAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2010-rosyidalut-14009-fh0310-k.pdf Download (87kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2010-rosyidalut-11856-fh0310-p.pdf Restricted to Registered users only Download (995kB) | Request a copy

Abstract

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang salah satu sumber pendanaan PNPM Mandiri Perkotaan berasal dari dana pendampingan APBD Kota/Kabupaten berupa Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB). Tanpa adanya alokasi dana pendampingan tersebut, maka akan menghambat pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Pemerintah Pusat, sehingga pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tidak dapat berlanjut. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Surabaya tetap menolak untuk mengalokasikan dana pendampingan dari APBD tersebut, sehingga keberlanjutan PNPM Mandiri Perkotaan di Surabaya belum bisa terealisasi hingga saat ini. Secara umum, hambatan keberlanjutan PNPM Mandiri Perkotaan antara lain : Penolakan sejumlah pemerintah daerah terhadap PNPM Mandiri Perkotaan dengan berbagai alasan, diantaranya : dasar hukum

Actions (login required)

View Item