Irma Ameliasari, 030516296 (2009) TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI AKUNTAN PUBLIK TERHADAP FRAUDULENT ACCOUNTING REPORT SERTA PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2010-ameliasari-14026-fh1610-k.pdf Download (91kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2010-ameliasari-11872-fh1610-t.pdf Restricted to Registered users only Download (684kB) | Request a copy

Abstract

Akuntan Publik merupakan salah satu profesi penunjang dalam pasar modal memiliki peran penting yakni antara lain membuat pernyataan mengenai laporan keuangan perusahaan yang go public sesuai dengan hasil auditnya. Akuntan Publik (Auditor) bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai dengan sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, namun bukan mutlak bahwa salah saji material terdeteksi. Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab Auditor adalah menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Semua pihak yang mengambil keputusan menyangkut perusahaan yang telah diaudit dengan mendasarkan pada laporan audit, memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban hukum dari Akuntan Publik yang mengaudit perusahaan tersebut dalam hal terdapat kesalahan baik karena kelalaian maupun kesengajaan dalam auditnya yang menimbulkan kerugian bagi pihak tersebut karena Akuntan Publik pada saat membuat dan menandatangani laporan audit menyadari dengan sepenuhnya bahwa laporan yang ia buat sebagai pihak yang independen akan dijadikan gantungan oleh pihak-pihak yang secara wajar akan berhubungan dengan perusahaan yang diaudit. Keberadaan Akuntan Publik secara hukum telah diakui melalui beberapa produk hukum seperti Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Perbankan, dan Peraturan Menteri Keuangan. Tanggung jawab hukum Akuntan Publik meliputi bidang administrasi, perdata, dan pidana. Sarbanes-Oxley Act (SOA) merupakan sebuah Undang- Undang di Amerika Serikat yang dikeluarkan sebagai respons dari Kongres Amerika Serikat terhadap berbagai skandal pada beberapa korporasi besar yang menimbulkan kepanikan luar biasa kalangan dunia usaha seperti salah satu yang telah dibahas yaitu Enron. SOA mengatur secara tegas kewajiban hukum Akuntan Publik, jenis pelanggaran berikut ancaman sanksi pidananya. Praktik penegakan hukum bagi Akuntan Publik di Amerika jauh lebih tegas daripada di Indonesia dilihat dari banyaknya tuntutan pengadilan yang diajukan atas profesi ini dan sanksi pidana yang dijatuhkan. Di Indonesia sendiri, melihat perkembangan yang cukup pesat dari profesi Akuntan Publik dan terjadinya permasalahan-permasalahan serupa, maka pemerintah melakukan pembaharuan peraturan yang berkaitan dengan praktik Akuntan Publik dengan menerbitkan PMK No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik, untuk menciptakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif dan berkesinambungan terhadap profesi ini dan KAP serta melindungi kepentingan publik. Akan tetapi hingga saat ini penegakan hukum terhadap praktik kecurangan pada laporan keuangan dirasa belum dapat memberikan rasa keadilan. Sanksi maksimal yang diberikan pada profesi ini adalah sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik. Undang-Undang tentang Akuntan Publik yang menerapkan sanksi pidana masih menjadi suatu rancangan dan menuai pro dan kontra di kalangan profesi ini.

Actions (login required)

View Item