ROMLATUST NAINI, - (2022) Tinjauan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 032024253011-HLM JUDUL.pdf Download (162kB)
	Text (BAB 1) 032024253011-BAB 1.pdf Download (94kB)
	Text (FULLTEXT) 032024253011.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kedudukan anak luar kawin dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengalami perubahan, pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pokok permasalahan dalam hal ini adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatat, yang kemudian disebut dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti terkait dengan kriteria dan kedudukan anak luar kawin dalam Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, serta urgensi pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Pembaharuan Hukum (Legal Reform). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya definisi dan kriteria terkait dengan frasa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan”, dalam hal ini anak sebagaimana dimaksud apakah dapat diartikan sebagai anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat, atau malah dapat diartikan sebagai anak-anak yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan yang sah dari orang tuanya. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan multitafsir dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Urgensi pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Putusan ini membawa implikasi yuridis diantaranya Pertama penyesuaian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan anak yakni UU Perkawinan, UU Kewarganegaraan, dan UU Perlindungan Anak. Kedua, Pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan dengan adanya peraturan pemerintah untuk mengatur dan menjamin secara pasti hak-hak anak luar kawin. Ketiga Pembentukan Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perlindungan kepada kedudukan dan hak-hak anak luar kawin.

Actions (login required)

View Item