Marcell Linggom S, 030415889 (2011) PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP WANITA SEBAGAI PENDUDUK SIPIL DARI KEJAHATAN KESUSILAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA (STUDI KASUS JUGUN IANFU PADA MASA PERANG DUNIA KEDUA). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-suastawann-16695-fh1701-k.pdf Download (112kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-marcelllin-14035-fh1711-p.pdf Restricted to Registered users only Download (600kB) | Request a copy

Abstract

1. Perlindungan hukum humaniter internasional terhadap wanita sebagai penduduk sipil dalam konflik bersenjata telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 jo. Protokol Tambahan 1977, sehingga sudah menjadi hukum positif. Pengaturan perlindungan hukum humaniter internasional tersebut cukup lengkap, meskipun tidak mengurangi pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut. 2. Hukum humaniter internasional melarang kekerasan seksual kepada wanita sebagai penduduk sipil sebagai kejahatan, apabila dilakukan dapat dikenai sanksi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Perbuatan kekerasan seksual terhadap wanita berstatus penduduk sipil dalam konflik bersenjata bahkan termasuk dalam tiga kategori kejahatan sekaligus (kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta kejahatan genosida, berdasarkan kriteria tertentu, bergantung pada besar-kecilnya akibat dari tindak kekerasan seksual yang terjadi).

Actions (login required)

View Item