Muhammad Safwan, 030610209 (2011) Kewenangan polisi kehutanan dalam menegak hukum tindak pidana di bidang kehutanan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-safwanmuha-16712-fh1721-k.pdf Download (341kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-safwanmuha-14041-fh1721-k.pdf Restricted to Registered users only Download (840kB) | Request a copy

Abstract

Kekayaan Alam yang berasal dari hutan sangat beragam dan berguna bagi masyarakat, sehingga dibutuhkan perlindungan terhadap sumber daya alam dari hutan tersebut. Dalam melaksanakan perlindungan terhadap hutan tersebut pemerintah menetapkan peraturan mengenai perlindungan hutan antara lain Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang tersebut diaturlah kewenangan Polisi Kehutanan untuk menjalankan fungsi pengamanan hutan. Kewenangan Polisi Kehutanan yang diberikan diharapkan apabila terjadi suatu pelanggaran dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan ataupun kegiatan – kegiatan yang menimbulkan kerusakan dan memberikan dampak yang dapat menimbulkan kerusakan pada hutan, pada saat inilah dengan mengingat dan memperhatikan luasnya kawasan hutan, maka dibutuhkan petugas di daerah kawasan hutan yang dapat melakukan tindakan untuk sesegera mungkin menghentikan pelanggaran. Dibutuhkan petugas yang dapat langsung memproses tindakan pelanggaran tersebut apabila tindakan tersebut merupakan tindakan pidana, dengan kata lain yaitu petugas ini dapat melakukan tindakan yang dapat dilakukan oleh polisi, seperti melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, dan mengumpulkan alat bukti yang terkait. Namun ternyata Kewenangan Polisi Kehutanan dalam penegakkan hukum tindak pidana kehutanan yaitu terbatas hanya sebagai pejabat penyelidik, namun tidak memiliki kewenangan untuk meyuruh berhenti seseorang dan mengadakan tindakan sesuai dengan hukum yang bertanggung jawab sebagaimana yang dimiliki oleh Polri. Pemberian kewenangan kepolisian khusus kepada Polisi Kehutanan sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat (1) Undang – Undang No.41 Tahun 1999. Keadaan ini menunjukan bahwa Polisi Kehutanan tidak bisa menjalankan fungsi pengamanan hutan secara optimal.

Actions (login required)

View Item