YUBY FITRIA, 030415892 (2011) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TEMPAT PENITIPAN ANAK ATAS MENINGGALNYA BALITA YANG DITITIPKAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (abstrak) gdlhub-gdl-s1-2011-fitriayuby-19845-fh9611-k.pdf Download (85kB) | Preview
	Text (fulltext) gdlhub-gdl-s1-2011-fitriayuby-16623-fh9611-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: a. Perlindungan terhadap pengguna jasa penitipan anak atas tewasnya balita yang dititipkan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dimana disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam UUPK juga disebutkan mengenai hak konsumen yang bisa diperoleh konsumen, kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi, dan mengenai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha ketika terjadi kelalaian pengusaha yang merugikan konsumen. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUPK ini dapat dikenai sanksi, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. b. Konsumen bisa meminta pertanggungjawaban (tanggung gugat) kepada penyedia jasa penitipan anak atas tewasnya balita yang dititipkan. Adapun upaya penyelesaian hukum yang bisa ditempuh oleh konsumen tempat penitipan anak terkait dengan tewasnya balita yang dititipkan bisa dilakukan melalui pengadilan maupun non pengadilan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 45, di mana penyelesaian di luar pengadilan tidak boleh menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3). Adapun tahapan upaya penyelesaian hukum yang bisa ditemuh adalah melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi, serta jika tetap tidak diperoleh kesepakatan maka bisa dilanjutkan melalui litigasi (lembaga peradilan

Actions (login required)

View Item