RISCHA HENU BUDI PRANATA, 030610196 (2011) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT PENEGAK HUKUM SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-pranataris-19860-fh9911-k.pdf Restricted to Registered users only Download (87kB) | Request a copy
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-pranataris-16638-fh9911-p.pdf Restricted to Registered users only Download (896kB) | Request a copy

Abstract

hal yang diperlukan, dan apabila disalahgunakan akan berakibat fatal bagi diri sendiri yang memakainya dan juga merugikan lingkungan sekitarnya.penyalahgunaan Narkotika merupakan hal yang dilarang dan termasuk dalam pelanggaran sehingga merupakan tindak pidana . Tindak pidana narkotika seperti yang kita ketahui terdapat beberapa tindak pidana yaitu pemakai, peredaran, dan produksi narkotika semua tindak pidana tersebut sering dilakukan oleh masyarakat khususnya orang-perorang yang mana kasusnya sering terjadi, akan tetapi ada kasus dimana terdapat hal yang sangat mencoreng penegak hokum Indonesia yang mana penegak hokum tersebut melakukan tindak pidana narkotika baik sebagai pemakai, pengedar, dan dalam hal produksi, sebagai seorang penegak hokum seharusnya sebagai pengayom, pelindung masyrakat bukan sebagai penyakit masyarakat dan merusak generasi muda sebagai penerus pimimpin bangsa. Sering terjadi kasus yang menjadikan aparat hokum sebagai pelaku tindak pidana narkotika hal ini disebabkan karena aparat hokum itu sendiri menggunakan kewenangan jabatannya.hal ini karena tergiura akan nikmatnya narkotika sebagai pengguna dan harga ekonimisnya yang mahal dari narkotika itu sendiri. Ini yang mendasari saya untuk melakukan penelitian tentang Pertanggungjawaban Aparat Penegak Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika karena sering terjadi kasus dimana aparat hokum sebagai pelaku tindak pidana lepas dari jeratan hokum, ataupun masa pemidanaan berbeda dengan pelaku orang biasa.

Actions (login required)

View Item