ASEP SYAMSU DIYAR, 030710241 (2011) AKIBAT HUKUM ATAS DUALISME PENGATURAN MENGENAI TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-diyaraseps-17427-fh1251-a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Konsep Keuangan Negara sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara masih menimbulkan perbedaan pandangan yang mengakibatkan dualisme pengaturan mengenai tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap bendahara. Peraturan perundangundangan yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Badan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. Pemerintahan Daerah dalam menyelesaikan ganti kerugian daerah terhadap bendahara tidak berpedoman pada Peraturan Badan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara tetapi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. Perbedaan pengaturan tersebut mengakibatkan konflik kewenangan antara Badan Perwakilan Rakyat (BPK) dengan Pemerintahan Daerah dalam menetapkan jumlah kerugian daerah terhadap bendahara. Kewenangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari peraturan daerah yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah harus dikaji secara sistematis dan menyeluruh melalui pendekatan Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi sehingga akibat hukumnya dapat dipertanggungjawabkan.

Actions (login required)

View Item