Yuswantara Ardi, 030015118 (2006) PENGATURAN PREDATORY PRICING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-ardiyuswan-1207-fh152_0-k.pdf Download (280kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-ardiyuswan-1207-fh_152_06.pdf Restricted to Registered users only Download (732kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan uraian dari Bab I hingga Bab III mengenai praktik predatory pricing maka dapat disimpulkan: a. Identifikasi terhadap praktik predatory pricing harus dapat membedakan menjual murah di bawah harga produksi sebagai strategi praktik predatory pricing dengan menjual murah sebagai akibat dari efisiensi usaha. Untuk dapat melakukan identifikasi terhadap praktik predatory pricing dibutuhkan analisa dengan menggunakan pendekatan struktur pasar dan pendekatan pola perilaku para pelaku usaha dalam pasar bersangkutan. Dalam pengaturan praktik predatory pricing, pelaku usaha tidak dilarang menjual produk dengan harga murah di bawah harga pasar dalam struktur pasar persaingan sempurna selama tidak mengakibatkan pasar terdistorsi dan tersingkirnya para pesaing dari pasar bersangkutan. Adapun identifikasi terhadap praktik predatory pricing harus dilakukan dengan menggunakan standar pembuktian mengenai batasan menjual rugi, terutama standar pembuktian yang mempertimbangkan penilaian terhadap penguasaan atas pasar bersangkutan (market power), relevant market suatu produk, derajat substitusi, dan potensi pelaku usaha untuk menetapkan derajat substitusi, dan potensi pelaku usaha untuk menetapkan harga monopoli. Selain itu jugs perlu ditetapkan batasan mengenai kriteria standar menjual rugi beserta kriteria teknik pengukuran standar menjual rugi melalui penerapan perhitungan cost and benefit guna menghindari perilaku praktik predatory pricing yang dapat menimbulkan entry barrier bagi pelaku usaha lain dan merugikan konsumen dalam jangka panjang. b. Bahwa rumusan pasal-pasal dalam UU Persaingan Usaha masih kurang memberikan batasan yang jelas mengenai praktik predatory pricing. Pasal-pasal UU Persaingan Usaha yang terkait dengan masalah predatory pricing saling tumpang tindih dan diformulasikan secara tersebar, padahal idealnya yang diperlukan adalah pengaturan standar kriteria praktik dan standar penilaian predatory pricing dengan batasan yang jelas dan termuat dalam satu pasal.

Actions (login required)

View Item