Berlian Ismail M, 030111166U (2005) UPAYA HUKUM CALON KEPALA DAERAH TERHADAP PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN WAKIL KEPALA DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-berlianism-2678-fh342_0-k.pdf Download (393kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-berlianism-2678-fh342_06.pdf Restricted to Registered users only Download (860kB) | Request a copy

Abstract

Beberapa hal yang menjadi pembahasan tiap-tiap bab dapat disarikan menjadi suatu kesimpulan dalam skripsi ini, antara lain 1.1 Asas Negara Hukum Memberi Perlindungan Terhadap Calon Kepala Daerah Terhadap Hasil Pilkada dan Pilwakada Seperti disebutkan dalam bab terdahulu negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, sehingga itu menjadi akomodasi terhadap aspirasi rakyat yang menghendaki lebih terjaminnya pelaksanaan demokrasi di daerah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Melindungi hak Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan jaminan terhadap hak untuk melakukan Pilkada dan Pilwakada tertuang dalam UU No.32 tahun 2004 jo PP No.6 tahun 2005 tanpa adanya diskriminasi terhadap Pilkada dan Pilwakada tersebut. Pada hakekatnya pemilu adalah sebuah jalan mendirikan pemerintahan dengan cam non-kekerasan. Melalui pemilu, konflik politik disalurkan dan diatur sedemikian rupa sehingga konflik menjadi kompetisi politik yang konstruktif. Namun, ketika aturan perundangan pemilu mengundang kecurigaan atas independensi badan enyelenggara dan mekanisme penyelesaian sengketa maka legitimasi pelaksana dan hasil pemilu akan banyak digugat. Lebih lanjut, situasi semacam ini bisa mendorong para kontestan pemilu keluar dari aturan main baku dan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan politiknya. Maka yang terjadi kemudian adalah pemilu malah menjadi faktor pemicu pecahnya konflik sosial. Hal inilah yang dikhawatirkan dalam pilkada langsung mendatang. 1.2 Upaya Hukum Bagi Calon Kepala Daerah Sebagai Sarana Untuk Memperoleh Hak Dalam Hal Penetapan Hasil Pilkada Secara Benar Menurut Hukum dan Aturan Perundang-Undangan Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh calon Kepala Daerah terhadap penetapan hasil Pilkada dan Pilwakada kita merujuk peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2005 tentang "tata cars pengajuan upaya hukum keberatan terhadap penetapan basil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD provinsi dan KPUD kabupaten/kota" Yang mana Mahkamah Agung berwenang memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan keberatan terhadap keputusan KPUD diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung dapat mendelegasikan wewenang pemerikasaan permohonan keberatan ke Pengadilan Tinggi, dan MA dan P.T memutus permohonan keberatan pads tingkat pertama dan terakhir putusan Mahkamah Agung (MA / Pengadilan Tinggi (PT) bersifat final dan mengikat, sehingga hak calon Kepala daerah yang keberatan atas keputusan KPUD terjamin didalam hukum.

Actions (login required)

View Item