Novian Reni Rahmawati, 030215534 (2007) MULTI LEVEL MARKETING DALAM MENUNJANG PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-rahmawatin-4054-fh88_07-k.pdf Download (395kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-rahmawatin-4054-fh88_07.pdf Restricted to Registered users only Download (741kB) | Request a copy

Abstract

Dari penelitian dengan membandingkan peraturan perundang-undangan perpajakan, terdapat fakta hukum yang ada mengenai Multi Level Marketing baik berasal dari nara sumber anggota Multi Level Marketing dan buku-buku mengenai Multi Level Marketing itu sendiri, bahwa terdapat dua unsur dalam Multi Level Marketing, yang meliputi perusahaan Multi Level Marketing sebagai perusahaan yang memperdagangkan atau menjual produk Multi Level Marketing dan pemberi rabat bagi distributor Multi Level Marketing yang bersangkutan, serta distributor Multi Level Marketing (MLM) sehingga dari sini terdapat dua kewajiban yang harus dilaporkan kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). PPN dapat dipungut dari perusahaan Multi Level Marketing atas penyerahan barang yang dilakukan dari perusahaan Multi Level Marketing kepada distributor Multi Level Marketing yang bersangkutan. Sedangkan PPh dapat dipungut dari distributor Multi Level Marketing atas penghasilan berupa rabat yang diperoleh dimana PPh ini dapat dipungut langsung oleh perusahaan Multi Level Marketing sebagai kewajiban WAPU. Dalam kenyataannya, perusahaan Multi Level Marketing tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tidak memotong rabat yang diberikan kepada pars distributornya sebagai pungutan pajak. selain itu, distributor Multi Level Marketing banyak yang tidak mengetahui ataupun tidak mengerti tentang adanya kewajiban perpajakan yang hams dipenuhi dengan tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan mengisi serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya sehingga dari sini baik terhadap perusahaan Multi Level Marketing maupun distributornya dapat dikenakan sanksi. Sanksi dapat dikenakan sebagai penegakan hukum perpajakan dalam bentuk sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dilakukan dengan dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Sedangkan sanksi pidana dikenakan terhadap Wajib pajak apabila melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaang dapat berupa penghindaran maupun penipuan pajak. Untuk meminimalisasi adanya pelanggaran pajak, maka diberlakukan kebijakan pemeriksaan, terutama karena pemberlakuan sistem self assesment di Indonesia yang mengandalkan kesadaran Wajib Pajak. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban perpajakannya, Multi Level Marketing mempunyai potensi untuk dilakukan pengawasan berupa pemeriksaan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan dilakukannya upaya pemeriksaan, ada keterlibatan aparatur pajak terhadap kewajiban pajak yang bermasalah sehingga pelanggaran pajak dapat dikurangi.

Actions (login required)

View Item