Nyoman Yustisia P.R, 030315572 (2008) Penggunaan Laporan Intelijen Sebagai Alat Bukti Permulaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-nyomanyust-8239-fh308_0-k.pdf Download (329kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-nyomanyust-8048-fh308_08.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan yang dilaksanakan secara sistematik, meluas serta terorganisir yang di dalamnya terkandung adanya perencanaan dan penggunaan sarana dan prasarana yang berbasis pada IPTEK, serta dengan tujuan ideologis dengan akibat luar biasa karena mengorbankan masyarakat luas bahkan dapat menggoyahkan tatanan sosial, budaya, hukum, dan ekonomi suatu negara. Dengan demikian kejahatan terorisme dipahami sebagai kejahatan yang bersifat kompleks dan multidimensi. Mengingat terorisme sebagai kejahatan yang serius dengan akibat luar biasa, maka penanganannya harus bersifat khusus. Yang dimaksudkan dengan penanganan secara khusus adalah bahwa penanganan atas kejahatan tersebut dilakukan secara utuh dan menyeluruh serta perlu mendapat dukungan secara luas serta kedmama dari semua elemen masyarakat serta kerjasama antar negara. Dengan menggunakan istilah "dapat meoggunakan" dalam Pasal 26 ayat (1) memberikan kemungkinan kepada Kepolisian menggunakan sumber, data, atau laporan lain untuk digunakan sebagai bukti dan penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme. Akibat yang timbul dalam penggunaan setiap sumber, data, atau laporan yang digunakan sebagai bukti permulaan tersebut adalah pengingkaran sumber informasi apabila terdapat gugatan praperadilan dari tersangka, keluarga, atau penasihat hukumnya. Sisi lain dari UU Antiterorisme adalah pemberian kewenangan yang sangat besar kepada aparat penegak hukum dalam pengungkapan fakta secara efektif dalam proses peradilan pidana terhadap tindak pidana terorisme. Pasal 27 Undang — Undang No. 15 Tahun 2003 tentang alat bukti dalam tindak pidana terorisme yang tetap menunjuk pada Pasal 21 jo183 KUHAP.

Actions (login required)

View Item