GUSTA ARDIANTO, 030416121 (2008) JAMINAN PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-ardiantogu-8250-fh306_0-k.pdf Download (326kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-ardiantogu-8052-fh306_08.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

a. Karakteristik penanaman modal asing di Indonesia bahwa kegiatan usaha untuk penanaman modal asing tersebut dilakukan dengan mendirikan perseroan terbatas, tetapi tetap diperbolehkan untuk tidak dengan mendirikan perseroan terbatas dengan konsekuensi terhadap perseroan terbatas tersebut tidak diberikan fasilitas. Kriteria bahwa bentuk badan hukum bagi kegiatan penanaman modal acing di Indonesia adalah berbentuk Perseroan Terbatas tersebut diatur dalam Pasal 5 UU No. 25 / 2007. Sedangkan dalam prosedur operasional penanaman modal asing di Indonesia tersebut harus dimulai dengan mengajukan permohonan untuk izin prinsip dan dilanjutkan dengan izin usaha untuk menanamkan modal clan setelah kedua izin tersebut dipenuhi, maka dapat dilakukan pendirian perseroan terbatas.. Pemberian persetujuan atas permohonan penanaman modal disini tidak lagi dikeluarkan oleh Presiden melainkan dilimpahkan kepada Kepala BKPM. b. Bentuk penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal asing di Indonesia yang terjadi diantara pemerintah Indonesia dengan investor asing dapat dilakukan melalui forum yang digunakan sebagai penyeimbang kedudukan mengingat negara sebagai subyek hukum publik yang berhadapan dengan investor sebagai subyek hukum privat sehingga kedudukan keduanya menjadi tidak seimbang, untuk itu perlu dilakukan penyelesaian sengketa secara khusus. Dalam sengketa antara pemerintah Indonesia dan investor asing (sengketa P to U) yang diselesaikan secara khusus dapat melalui arbitrase internasional, dan lembaga yang ada untuk menyelesaikan sengketa tersebut yaitu International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID), yaitu lembaga yang dibentuk berdasarkan Convention on the Settlement of Invesment Dispute Between States and Nationals of Other States yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 serta juga dilakukan menurut Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards yang dikenal juga dengan nama konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi oleh pemerintah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981. Terhadap putusan arbitrase internasional tersebut, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur (perintah pelaksanaan) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH. 306/08 And j
Uncontrolled Keywords:	JAMINAN; PENANAMAN MODAL ASING
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4538 Foreign investments K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1112-1116 Investments K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3820-3836 Economic constitution, policy, planning, and development
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Dasar Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM GUSTA ARDIANTO, 030416121 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Rahmi Jened, Dr.,Hj.,SH.,MH UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited:	01 Dec 2008 12:00
Last Modified:	15 Aug 2016 01:30
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14270
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item