STEVIE NANDA PUTRA MAURY, - (2022) KETERWAKILAN MASYARAKAT PAPUA DALAM KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA JILID II. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HAL JUDUL) HAL JUDUL.pdf Download (171kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (111kB)
	Text (FULL TEXT) 071811333103.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dibentuk lembaga yang mewakili Masyarakat Papua (MRP). Penelitian ini membahas mengenai peran MRP (Majelis Rakyat Papua) dalam kebijakan Otonomi Khusus yang akan berlanjut. Penulis menggunakan Teori Deliberatif Analyses sebagai teori yang relevan dalam menganalisis permasalahan yang terjadi masyarakat Papua, yang mendapat keadilan dan kesejahteraan dari Otonomi Khusus ini. Penerapan Otonomi Khusus jilid 2 ini dirasa belum dapat memberikan solusi bagi permasalahan di daerah dan kurangnya keterlibatan masyarakat Lokal dalam menyuarakan berbagai Aspirasinya sehingga banyak di intervensi oleh Pusat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MRP (Majelis Rakyat Papua) telah berupaya dalam penyampaian aspirasi dari masyarakat Papua sejalan dengan Teori Deliberatif Analyses agar dapat menciptakan demokrasi yang adil bagi masyarakat di Papua dalam hal ini berjalannya Otonomi Khusus yang mewujudkan Pembangunan dan kesejahteraan di daerah dalam berbagai sektor.

Actions (login required)

View Item