BONAVENTURA IVAN MOLLET /, - (2022) Surat Pelepasan Tanah adat Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kampung Bambar Kabupaten Jayapura. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HAL JUDUL) HAL JUDUL.pdf Download (275kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (88kB)
	Text (FULL TEXT) 031824253032.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tanah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia dikarenakan hampis seluruh kegiatan manusia melibatkan tanah sebagai suatu fungsi pendukung, hakikat tanah sendiri memiliki dua fungsi yakni “social asset” dan “capital asset” yang berarti sebagai sarana dalam kesatuan sosial dan sebagai aset modal untuk pembangunan. Terkhusus daerah yang masih memberlakukan hukum adat dalam hal peralihan hak atas tanah tentunya mempunyai suatu aturan khusus untuk bisa melakukan peralihan hak atas tanah salah satunya dalam kampung bambar dimana di kampung tersebut dalam proses peralihan hak atas tanah diperlukannya Surat Pelepasan Tanah Adat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Bagi Provinsi Papua Sebagai suatu prasyarata dan Jaminan Kepastian Hukum. Hal tersebut diakomodir dalam Pasal 3 UUPA yang menentukan bahwa, secara hukum hak ulayat diakui sehingga keberadaannya sahn menurut hukum. akan tetapi pada umunya proses peralihan hak atas tanah adat dilakukan tanpa adanya surat pelepasan tanah adat. Sehingga dari isu hukum tersebut penulis menarik dua rumusan masalah yang pertama, surat pelepasan tanah adat sebagai persyaratan peralihan hak atas tanah dan yang kedua, akibat hukum ketiadaan surat pelepasan tanah adat untuk menjamin kepemilikan hak atas tanah adat (kampung Bambar). Metode Penelitian yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Hasil dari Penelitian ini adalah mutlaknya keberadaan surat pelepasan tanah adat sebagai suatu prasyarat agar bisa terjadinya proses peralihan hak kepemilikan tanah adat. Sehingga diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat adat dan diikuti dengan dibentuknya wadah yang bisa menjadi penyambung antara Badan Pertanahan Nasional dengan masyarakat adat sehingga dapat terjaminnya kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item