WANDA FARDA WAHDINI, - (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PERS ATAS PEMBERITAAN YANG MEMUAT UJARAN KEBENCIAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN I) 031911133241 HALAMAN I.pdf Download (614kB)
	Text (BAB I) 031911133241 BAB I.pdf Download (87kB)
	Text (FULL TEXT) 031911133241.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan teknologi menunjang tugas pers dalam penyebaran berita, termasuk pemberitaan mengenai peristiwa sengketa yang sentimental seperti Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan beririsan langsung dengan sebuah ujaran yang mengandung pengaruh permusuhan atau kebencian. Ujaran kebencian adalah perbuatan berupa perkataan, tulisan, atau perilaku yang dilarang karena dapat memicu suatu prasangka atau bahkan kekerasan yang dapat menimbulkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan SARA. Indonesia mengatur larangan perbuatan ujaran kebencian sebagai upaya represif bagi pelaku sekaligus preventif bagi masyarakat lainnya. Ujaran kebencian yang disebarkan melalui media diatur dalam UU ITE yang tak jarang menjerat pers atas berita yang dimuat. Namun dalam menjalankan perannya, pers dilindungi oleh UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai payung hukum kegiatan jurnalistiknya. Sehingga perlu dibedakan perbuatan ujaran kebencian yang merupakan delik pers atau murni perbuatan pribadi seorang wartawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menganalisis pertanggungjawaban pers atas pemberitaan yang memuat ujaran kebencian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kualifikasi pemberitaan pers yang memuat ujaran kebencian sebagai tindak pidana, serta bagaimana pertanggungjawabannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertanggungjawaban pers terdapat beberapa aspek hukum selain pidana yang dapat menjadi solusi dalam sengketa pers. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ujaran kebencian sering kali aparat penegak hukum menggunakan UU ITE sebagai lex specialis dari undang-undang lainnya terutama dalam kasus ujaran kebencian yang menggunakan sarana media seperti pemberitaan pers. Namun terdapat unsur “tanpa hak” pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang multitafsir sehingga mempengaruhi penyelesaian sengketa pers bagi aparat penegak hukum, maka diperlukan adanya revisi UU ITE berdasarkan SKB Pedoman Implementasi yang sudah ada dengan menyusun ulang kualifikasi unsur “tanpa hak” dan menegaskan indikator bagaimana penentuan seseorang melakukan perbuatan dengan atau tanpa hak.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 S.FH 118 - 23 Wan p
Uncontrolled Keywords:	Hate speech; Liability; Press Offenses; Journalistic Ethics
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law > K4360-4375 Professions and occupations
Divisions:	03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM WANDA FARDA WAHDINI, - NIM031911133241
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor TOETIK RAHAYUNINGSIH, - NIP196504101990022001
Depositing User:	Dewi Puspita
Date Deposited:	18 Aug 2026 07:02
Last Modified:	18 Aug 2026 07:02
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/144796
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item