Alifin Nurahmana Wanda (2022) Bentuk Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum demi Mewujudkan Bentuk dan Nilai Ganti Rugi yang Adil dan Proporsional. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (HALAMAN JUDUL) 031814153045_HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 031814153045_BAB I.pdf Download (272kB)
	Text (FULLTEXT) 031814153045_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam pembangunan demi kepentingan bangsa dan negara, tak jarang pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan perluasan serta penambahan fungsi tanah yang ada. Semakin sedikitnya tanah yang dimiliki pemerintah membuat pemerintah terkadang melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai bagaimana prosedur pengadaan tanah pada tanah target hingga bagaimana prosedur ganti rugi yang akan diberikan pada pihak yang akan dibebaskan tanahnya. Tak jarang dalam pengaplikasiannya, justru pihak yang dibebaskan tanahnya malah tidak terima dengan besaran ganti rugi yang diajukan. Prosedur yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut ialah melalui permohonan keberatan melalui pengadilan negeri. Namun dalam beberapa putusan ditemukan bahwa beberapa pihak yang dirugikan justru menggugat pemerintah dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini membuat adanya dualisme tata cara pengajuan keberatan atas ganti rugi yaitu melalui permohonan atau gugatan. Temuan yang ditemukan penulis ialah bahwa harus ada suatu unifikasi atau rekonfigurasi peraturan terkait agar tidak menimbulkan suatu kebingungan serta dapat menjamin keadilan dalam penentuan besaran ganti rugi agar nantinya diharapkan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini berjalan lancar tanpa merugikan salah satu pihak. Kata Kunci: Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Ganti Rugi, Perbuatan Melawan Hukum

Actions (login required)

View Item