Fairuz Zahirah Zihni Hamdan (2022) Politik Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (HALAMAN JUDUL) 032014153008 hal i.pdf Download (426kB)
	Text (BAB 1) 032014153008 bab 1.pdf Download (280kB)
	Text (FULL TEXT) 032014153008.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Akhir tahun 2019 adalah awal dari penyebaran Covid-19. Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana non-alam dan menentukan status darurat kesehatan masyarakat. Pandemi Covid-19 menyebabkan kesehatan masyarakat memburuk dan mengakibatkan kematian. Tidak hanya itu, pandemi Covid-19 juga secara signifikan memberikan dampak penurunan bagi perekonomian negara dan juga global. Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial untuk menekan laju penyebaran Covid-19 sekaligus mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh virus tersebut. Namun, pedoman yang dikeluarkan memperburuk ketidakstabilan berbagai sektor dan tumpang tindih dalam menerapkannya. Tesis ini untuk menganalisis keadaan darurat dan kebijakan hukum dalam penanggulangan pandemi pada masa pemberlakuan pembatasan sosial dan arah politik hukum pemberlakuan pembatasan sosial dalam perspektif economic analysis of law. Penelitian hukum yang dilakukan dalam tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menemukan koherensi antara hukum dan peraturan terkait. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk menemukan konsep hukum dalam konteks kekuasaan eksekutif, keadaan darurat negara, dan politik hukum. Penelitian dalam tesis ini juga dilakukan dengan menggunakan bantuan pendekatan ilmu sosial lainnya, yaitu economic analysis of law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan darurat pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan darurat kesehatan masyarakat berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan 2018. Untuk memenuhi hak warga negara sekaligus menciptakan stabilitas negara, Pemerintah memberlakukan pembatasan sosial dengan mengeluarkan kebijakan hukum berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemberian bantuan juga diberikan kepada masyarakat untuk mendukung kehidupan selama pembatasan sosial. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah, dengan kata lain, politik hukum pembatasan sosial berupa PSBB dan PPKM adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi laju penyebaran pandemi Covid-19 dan perlindungan ekonomi negara yang meliputi efektivitas, stabilitas, dan percepatan laju ekonomi negara selama pandemi Covid-19. Proteksi perekonomian merupakan wujud tanggung jawab negara terkait pandemi Covid-19. Agar pandemi Covid-19, kebijakan yang diambil harus benar-benar efektif dan efisien. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan hukum darurat di luar aspek kesehatan secara lebih konstruktif menuju efektif dan bermanfaat dengan mengurangi biaya sosial dan material, serta memprioritaskan hak konstitusional rakyat, mata pencaharian yang sangat layak dan sejahtera. Pemerintah juga perlu aktif mensosialisasikan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas, bahwa salah satu tujuan menetapkan undang-undang dan kebijakan hukum untuk melawan pandemi Covid-19 adalah menstabilkan perekonomian negara.

Actions (login required)

View Item