R.MOH.ZAHRI (2022) ANALISIS HUKUM NORMATIF DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KARYAWAN/PEKERJA TOKO DI KABUPATEN PAMEKASAN (Analisis Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 092014453012_HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 092014453012_BAB I.pdf Download (1MB)
	Text (FULLTEXT) 092014453012_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Analisis Hukum Normatif dalam Upaya Perlindungan terhadap Karyawan/Pekerja Toko di Kabupaten Pamekasan (Analisis sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum” sesuai pada Pasal 1 ayat (3). Itu artinya bahwa, Bangsa Indonesia termasuk Bangsa yang berlandaskan hukum. Berdasarkan hal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan Hakikatnya sebuah Undang-Undang merupakan benteng perlindungan bagi karyawan di Indonesia. Adapun dasar hukum mengenai ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan/ UUTK). Perlindungan hukum terhadap pekerja dilakukan melalui pelaksanaan aturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Aturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban, baik bagi pelaku usaha maupun bagi pekerja di Indonesia. Harus diakui bahwa pekerja sangat membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sementara pelaku usaha juga membutuhkan tenaga kerja yang murah, agar perusahaannya tetap bertahan di tengah keadaan ekonomi seperti sekarang ini. Namun hubungan saling membutuhkan inilah yang seringkali melatarbelakangi konflik antara pekerja dengan pelaku usaha. Jika kedua pihak mengerti akan kebutuhan masing-masing, maka konflik dalam hubungan ketenagakerjaan ini tidak akan terjadi. Banyaknya pekerja yang dirugikan dan dilanggar haknya oleh pelaku usaha dengan adanya ketidakjelasan mengenai upah yang diterima oleh karyawan jelas melanggar aturan yang telah disusun dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pekerja tentang hukum ketenagakerjaan, sehingga hak-hak pekerja harus diakomodasi dengan baik oleh pemerintah. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap pekerja dapat meminimalisasi pelanggaran hak-hak pekerja oleh perusahaan

Actions (login required)

View Item