KADEK INDRI RENITAYANI, - (2022) HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI PASCA PERKAWINAN NYEBURIN BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HAL JUDUL) HAL JUDUL.pdf Download (169kB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf Download (132kB)
	Text (FULLTEXT) 032024253009.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pada masyarakat hukum adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal beralih-alih yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan ayah atau laki-laki akan tetapi jika tidak mempunyai anak laki-laki sebagai ahli waris. Perkawinan yang tidak diperbolehkan di Bali adalah perkawinan antara saudara perempuan suami dengan saudara laki-laki istri. Pokok permasalahan dalam hal ini adalah kedudukan dan hak waris anak laki-laki di keluarga asal dan keluarga istri pasca perkawinan nyeburin berdasarkan hukum adat Bali"Penelitian ini adalah penelitian hukum (Legal Research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), studi kasus (Case Study), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak waris anak laki-laki dalam Pasca Perkawinan Nyeburin, dalam hal ini Kedudukan anak laki-laki di keluarga asalnya setelah melakukan perkawinan nyeburin tidak berstatus sebagai purusa tetapi sebagai predana. Akibat hukum anak laki-laki yang kawin nyeburin tidak berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya (keluarga asalnya) maupun dari keluarga istrinya, akan tetapi apabila anak laki-laki tersebut bercerai dengan istrinya maka kedudukannya kembali menjadi purusa dan berhak mewaris harta dari keluarganya (keluarga asal), namun harus mendapatkan persetujuan dari keluarga asalnya dan Hak waris anak laki-laki yang kawin nyeburin pasca berlakunya Keputusan Majelis Umum Desa Pakraman (MUDP) tidak mengalami berkembangan yang berarti, karena masyarakat Bali masih mematuhi awig-awig sebagai pedoman dalam pembagian warisan dan Keputusan MUDP terkait dengan hak waris anak laki-laki pasca perkawinan nyeburin masih tetap mengatur hal yang sama. Jadi adanya MUDP tidak membuat aturan hukum baru.

Actions (login required)

View Item