QOMARA SARI, - (2022) PENYITAAN ASET YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGANDALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN I) 032024153024 HALAMAN I.pdf Download (387kB)
	Text (BAB I) 032024153024 BAB I.pdf Download (508kB)
	Text (FULL TEXT) 032024153024.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penegakan penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak saat memasuki penegakan hukum pidana maka Penyidik PPNS Pajak berusaha melakukan penyitaan terhadap aset Tersangka/Terdakwa. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 44 ayat (2) huruf j UU Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP). Penyitaan terhadap aset Tersangka/Terdakwa ada kalanya berbenturan dengan pihak ketiga seperti bank. Bank sebagai pihak ketiga yang memegang jaminan kebendaan, khususnya Hak Tanggungan. Untuk itu dalam penelitian ini menganalisis keabsahan penyitaan aset yang dibebani hak tanggungan dalam tindak pidana di bidang perpajakan dan kedudukan hukum pihak ketiga yang bertikad baik terhadap penyitaan aset yang dibebani hak tanggungan tindakan Penyidik PPNS Pajak melakukan penyitaan aset yang dibebani hak tanggungan dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji penerapan kaidah atau norma serta berbagai peraturan hukum yang bersifat formil terhadap penyitaan yang dibebani hak tanggungan dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Mengkaji keabsahan penyitaan yang dibebani hak tanggungan yang dilakukan Penyidik PPNS Pajak dalam kaitannya dengan kedudukan hukum pihak ketiga karena terhadap aset Tersangka/Terdakwa tersebut dibebani hak tanggungan sehingga harus mengkaji benturan antara pajak yang menegakkan negara mempunyai hak mendahulu sebagai pemegang hak istimewa dengan pemegang jaminan kebendaan. Hasil penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran bahwa tindakan Penyidik PPNS Pajak untuk menyita aset Tersangka/Terdakwa tersebut adalah sah namun belum ditunjang dengan peraturan pelaksana karena mengingat pentingnya tindakan penyitaan tersebut kerap berbenturan dengan pihak ketiga dalam praktiknya. Ketika benturan tersebut terjadi maka bank sebagai pihak ketiga pemegang jaminan kebendaan tidak lagi didahulukan dalam pelunasan kreditnya karena negara mempunyai hak mendahulu dalam penerimaan pendapatan negara sebagai pemegang hak istimewa. Dengan penulisan ini berharap agar ke depannya ada revisi terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf j UU HPP yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksana yang tepat terhadap wewenang penyitaan aset oleh Penyidik PPNS Pajak dan adanya sinergitas antara Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan Bank Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan dalam pembaharuan data para pelaku ekonomi yang diduga melakukan penunggakan pajak sebagai upaya preventif mencegah terjadinya benturan antara bank sebagai kreditur pemegang hak kebendaan dengan negara yang mempunyai hak mendahulu. Kata Kunci : Penyitaan; Perpajakan; Hak Tanggungan

Actions (login required)

View Item