Nurindah Mahareta (2022) Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (HALAMAN JUDUL) 031824253048 HAL I.pdf Download (924kB)
	Text (BAB 1) 031824253048 BAB 1.pdf Download (801kB)
	Text (FULLTEXT) 031824253048.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Secara normatif, ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pajak masuk dalam ranah hukum adminstrasi, namun ketentuan mengenai pajak memiliki karakter khusus, karena penegakan hukum pajak juga menggunakan hukum pidana sebagai ultimum remedium atau upaya akhir. Ketentuan hukum pidana digunakan dalam penegakan tindak pidana di bidang perpajakan, dan memiliki karakter yang khusus yang disesuaikan dengan tujuan akhir UU KUP. Salah satu karakter tersebut adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang untuk menyidik. Wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan wewenang absolut PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam praktik, wewenang absolut penyidikan tersebut banyak disalahgunakan oleh PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Penyalahgunaan wewenang tersebut banyak menimbulkan tindak pidana lainnya, sehingga tujuan penegakan tindak pidana di bidang perpajakan dalam UU KUP untuk kepentingan penerimaan negara tidak tercapai. Peningkatan penyalahgunaan wewenang ini mendorong perubahan dalam penegakan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu untuk memperluas wewenang penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ke Jaksa dan Kepolisian juga, agar dapat menekan tingkat penyalahgunaan wewenang absolut oleh PPNS Direktorat Jenderal Pajak.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 T.FH.10/22 Nur p
Uncontrolled Keywords:	Pajak, Penyidikan, PPNS Direktorat Jenderal Pajak, Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Ultimum Remedium.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Nurindah Mahareta 031824253048
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO 196203251986011001 Thesis advisor TAUFIK RACHMAN 198004172005011005
Depositing User:	mat sjafi'i
Date Deposited:	09 Sep 2026 06:05
Last Modified:	09 Sep 2026 06:05
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/146042
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item