Clara Renny Kartika (2022) Status Hukum Benda Yang Dimasukkan Dalam Perusahaan Namun Belum Didaftarkan Menjadi Atas Nama Perseroan Terbatas Pada Saat Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (HALAMAN JUDUL) 032014153015 HAL I.pdf Download (419kB)
	Text (BAB 1) 032014153015 BAB 1.pdf Download (138kB)
	Text (FULLTEXT) 032014153015.pdf Restricted to Registered users only Download (724kB) | Request a copy

Abstract

Kepailitan yang merupakan jalan keluar untuk menempuh penyelesaian masalah hukum bagi pihak yang berpiutang serta pihak yang mengalami keadaan tidak mampu dalam melakukan pelunasan utang menjadi terkendala dari adanya suatu tindakan dari beberapa pihak tertentu. Dalam hal pemasukan dalam perusahaan dalam bentuk lain yang berupa tanah dan bangunan diperbolehkan dijadikan sebagai objek penyertaan modal untuk perusahaan yang dilakukan oleh pemegang saham. Objek inbreng tersebut juga dapat dijadikan sebagai agunan dalam perjanjian fasilitas kredit apabila perusahaan membutuhkan dana untuk modal kelangsungan usaha, akan tetapi objek inbreng tersebut harus dicermati oleh para pihak untuk dilakukannya pendaftaran atau balik nama menjadi atas nama perseroan terbatas. Tanah dan bangunan yang tidak dapat dibebani hak milik, maka perlu dilakukannya penurunan hak sebagai salah satu bentuk pendaftaran hak atas tanah menjadi hak guna bangunan dikarenakan PT tidak dapat memiliki hak milik. Dalam perjalanan kelangsungan usaha, tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar sehingga sampai menimbulkan terjadinya kepailitan yang oleh karenanya seluruh harta kekayaan PT berada dalam sitaan umum dan mencakup objek inbreng tersebut. Objek inbreng yang secara langsung dijadikan sebagai boedel pailit oleh kurator ini telah dinilai menimbulkan potensi ketidakadilan bagi pihak kreditor separatis yang ternyata ditemukan bahwa objek inbreng tersebut belum dilakukan pendaftaran menjadi atas nama PT. Bank sebagai pihak yang memberikan pinjaman kredit pada debitor pailit perlu dilindungi pula haknya dalam uraian kasus tersebut dari ketidakjelasan mengenai pendaftaran objek inbreng yang wajib dilakukan oleh para pihak terkait. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Actions (login required)

View Item