R. Syamsul Maarif, - (2001) Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya Sebagai Obyek Fiducia. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) R SYAMSUL MAARIF SH20260109_14420042.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Undang-undang Pokok Agraria telah rnengatur tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang di dalarnnya telah rnenjelaskan bahwa pada tingkatan tertinggi tanah dikuasai oleh negara, sebagai organisasi tertinggi dari seluruh rakyat Indonesia sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (4) UUP A rnenyatakan : "bahwa hak rnenguasai dari negara terse but di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan rnasyarakatrnasyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, rnenurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dirnaksud dalarn Pasal 2 dientukan adanya macam-rnacam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersamasarna dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum, serta kewenangan rnengatur mengenai tanah ada pada pemerintah pusat dan dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah.

Actions (login required)

View Item