Nur Effendi, - (2003) Pengaturan Hukum Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasarkan Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) NUR EFENDI20260119_10474031.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Ketentuan KepMenaker nomor 150 tahun 2000 yang tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. Barindo Anggun lndustri ini mengakibatkan kerugian bagi pihak pekerja yang di-PHK. Adanya informasi atau pemberitahuan yang salah yang diberikan pihak pengusaha terhadap pekerja mengakibatkan pekerja mau di-PHK dengan cara mengundurkan diri dengan harapan mendapatkan uang lebih daripada di-PHK oleh Majikan. Padahal apabila peketja di-PHK oleh pihak pengusaha maka hak pekerja pasca PHK akan lebih besar sebab mereka akan mendapatkan uang pesangon disamping uang penghargaan masa ketja dan ganti kerugian. Pekerja sudah seharusnya memahami ketentuan dari KepMenaker nomor 150 tahun 2000 agar tidak senantiasa menjadi pihak yang dirugikan. Sedangkan dari pihak pengusaha harus pula memenuhi ketentuan yang ada mengingat pihak pengusaha dapat pula dituntut baik secara perdata maupun pi dana berkaitan dengan tindakan PHK yang di lakukannya.

Actions (login required)

View Item