Diky Efra Hutamawida (2022) Prinsip Keterbukaan Dalam Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pengadaan Vaksin Sinovac. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (HALAMAN JUDUL) 031914153074cov.pdf Download (1MB)
	Text (BAB 1) 031914153074 bab 1.pdf Download (461kB)
	Text (FULLTETX) 031914153074.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah memberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan pajak senilai Rp50,95 miliar untuk 1,2 juta vaksin Sinovac yang tiba di Indonesia, dengan nilai impor diperkirakan mencapai US$ 20,5 juta. Tidak hanya mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai, vaksin tersebut juga tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Penjualan Barang Mewah (PPnBM), serta dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Fasilitasi fiscal tersebut digunakan untuk penanganan pandemi covid-19 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19). Dalam pengadaan vaksin sinovac yang digunakan untuk menanggulangi pandemi covid-19, PPN yang seharusnya dikenakan atas barang impor tersebut, dibebankan kepada negara, bukan kepada pihak yang mengirim atau yang menggunakan vaksin tersebut. Sekalipun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/Pmk.04/2020 dinyatakan bahwa vaksin tersebut tidak dipungut PPN, tetapi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 /Pmk.03/2020 disebutkan bahwa PPN tersebut terutang dan kewajiban negaralah yang membayarnya. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian hukum lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban terhadap pemberian intensif PPN pada vaksin sinovac yang dibebankan kepada negara sebagai subjek pajak yang dipungut PPN. Pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap manajemen keuangan negara. Kajian hukum ini dilakukan dengan penelitian menggunakan metode yuridis normatif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban keuangan negara dan hukum perpajakan yang ada di Indonesia.

Actions (login required)

View Item