Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Badan Legislatif Daerah Repository

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Badan Legislatif Daerah

Juwita Lestari, - (2000) Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Badan Legislatif Daerah. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT)
JUWITA LESTARI20260119_14410862.pdf
Restricted to Registered users only
Download (3MB) | Request a copy

Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

Kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengalami perubahan seiring dengan perubahan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan kehidupan politik di Indonesia. Setiap perubahan konstitusi membawa sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbeda, termasuk dalam pengaturan mengenai pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan kedudukan dan peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan. Pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pemerintahan daerah memperoleh bentuk yang lebih jelas setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat pemisahan yang jelas antara badan legislatif daerah dan badan eksekutif daerah. DPRD berkedudukan sebagai badan legislatif daerah, sedangkan kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya berkedudukan sebagai badan eksekutif daerah. Kedua unsur tersebut mempunyai kedudukan yang sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun demikian, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kesejajaran kedudukan tersebut menunjukkan bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan kepala daerah. Sebaliknya, kepala daerah juga tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan DPRD. Dengan demikian, perubahan pengaturan pemerintahan daerah mempertegas pembagian fungsi dan hubungan antara DPRD dan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Uncontrolled Keywords:

DPRD; pemerintahan daerah; badan legislatif daerah; kepala daerah; fungsi pengawasan; otonomi daerah; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Subjects:

J Political Science > JS Local government Municipal government

Divisions:

03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum

Creators: