ROSLAN BIN HASSAN, - (2013) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI KOTA TARAKAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (Fulltext) ROSLAN BIN HASSAN SH 031144007.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

"Peraturan Daerah dibuat tidak berada dalam ruang hampa, tetapi herada dalam dmarnika harmontsasi keludupan masyarakat luas dengan segala kompleksitasnya. Artinya, masyarakat yang akan ditufu oleh sebuah peraturan daerah menghadapi berbagat keterbatasan - keterbatasan dalcim menertma suatu pernturan daerah. Suatu Peraturan Daerah yang dibuat dan di hasilkan secara septhak oleh pthak legislative, sangatlah mungkin kehadiranya ditolak karena tidak sesuat dengan rasa keadtlan dalarn masyarakat. Mengubah pemiktran rnasyarakat dan pola hidup yang mengarah pada suatu produk hukum merupakan perintah dan kehendak penguasa (law as a command of lawgiver), kedepanya suatu kebijakan daerah dalam hal int pernbentukan peraturan daerah harus bersumber pada kebijakan public yang bottom up dan tidak lagi top down- Demokrasi partisipatoris diharapkan lebih menjamin bagi terwujudnya suatu peraturan daerah yang responsive, karena masyarakat tkut membuat dan lahirnya suatu peraturan daerah. Adanya keterlibatan rnasyarakat dalarn Pembentukan Peraturan Daerah akan menjadikan masyarakat lebih bermakna dan pemerintah lebih tanggap dalam proses demokrasi, sehingga rnelahirkan pemerintahan daerah yang bermowl dan Warga Negara yang bertanggunglawab dalam masyarakat."

Actions (login required)

View Item