PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP PHK SEPIHAK SECARA MASSAL Repository

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP PHK SEPIHAK SECARA MASSAL

DIDIK WAHYUDI, - (2004) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP PHK SEPIHAK SECARA MASSAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (fulltext)
DIDIK WAHYUDI20260108_14390786.pdf
Download (3MB)

Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

Walaupun terdapat prinsip "no work no pay" dalam sistem pengupahan namun karena alasan tertentu pekerjalburuh tetap berhak menerima upah dari pihak pengusaha sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 93 UU No. 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku manakala pekerja atau buruh bersedia melakukan pekerjaan yang diperjanjikan, tetapi pengusaha tidak mempekerjakaonya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh pengusaha sehingga pihak pengusaha tetap mempunyai kewajiban untuk membayar upa.h kepada pekerja. Disamping itu pula selama hubungan kerja yang berawal dari perjanjian kerja belum berakhir dan juga belum dilak:ukannya tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) maka pihak pekerja/buruh tetaplah berhak akan upah/gaji. Bahwa majikan/pengusaha semata-mata tidak lagi dipandang sebagai alasan cukup untuk mengakhiri hubungan kerja. Sudah selayaknya bahwa seorang majikan/pengusaha yang bermaksud memutuskan perjanjian kerja, harus memberitahukan alasannya atau dasar tindakannya tersebut dan bahwa buruh boleh minta supaya kebenarannya diselidiki oleh suatu instansi yang bebas tidak terpengaruh oleh kedua belah pihak 2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak merupakan suatu tindakan Pengakhiran hubungan kerja yang datangnya dari satu pihak (majikan/pengusaha) tanpa melalui prosedur hukum yang resmi atau tanpa seizin dari instansi yang berwenang dan tidak didasari oleh alasan PHK yang benar, sehingga disini pekerja/buruh tidak diberi kesempatan untuk mengetahui terlebih dahulu mengapa dia sampai di-PHK. Namun hila hal itu terjadi, maka disini pekerja akan merasa dirugikan oleh adanya tindakan dari . pengusaha tersebut, sehingga wajar jika pekerja/buruh disini berhak untuk mendapat perlindungan hukum dan setiap tindakan dalam hal ini, baik akan dilakukan PHK ataupun telah dilakukan PHK harus melalui berbagai prosedur yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Uncontrolled Keywords:

PERLINDUNGAN HUKUM, PHK

Subjects:

K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law

Divisions:

03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum

Creators: