ENDANG SUSILOWATI, 070116442 (2005) KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM : (Studi Kasus Implementasi Kabijakan Pembebasan Tanah untuk Pengadaan Tanah Bagi Pelebaran Jalan Raya Kedung Baruk di Kota Surabaya). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-susilowati-1430-fisan0-k.pdf Download (310kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-susilowati-1430-fisan0-6.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tanah merupakan sumber kehidupan yang dibutuhkan manusia sebagai individu, utamanya sebagai modal ekonomi untuk mencukupi kebutuhannya tetapi tanah juga memiliki nilai-nilai sosial untuk kebutuhan bersama. Adanya konflik kebutuhan atas tanah ini maka diperlukan peran pemerintah sebagai regulator. Namun kenyataannya, pemerintah sebagai regulator mengalami kesulitan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, ketika tanah yang dibutuhkan berada diatas hak seseorang. Sejumlah proyek pembangunan jalan di Surabaya terkendala oleh masalah pembebasan tanah dan belum selesai sampai dengan adanya Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Padahal implementasi kebijakan pembebasan tanah sejumlah proyek tersebut berlangsung sewaktu menggunakan Keputusan Presiden No 55 Tahun 1993 yang dinilai jauh lebih baik daripada Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 oleh koalisi organisasi non pemerintah (ornop). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengambil tema kinerja implementasi kebijakan pembebasan tanah. Oleh karena implementasi pembebasan tanah berlangsung pada beberapa proyek pembangunan jalan di Surabaya maka penelitian ini mengambil salah satu lokasi yaitu Jl.Raya Kedung Baruk dengan pertimbangan masih terdapat sisa dana pembebasan tahun lalu (2004), padahal menurut Van Mater dan Van Horn mengemukakan sumber daya dana dapat memperlancar implementasi kebijakan publik. Selanjutnya juga dengan pertimbangan lain seperti luas tanah yang belum dibebaskan sehingga peneliti mempertanyakan bagaimana kinerja implementasi kebijakan pembebasan tanah untuk pengadaan tanah bagi pelebaran J1.Raya Kedung Baruk dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Teknik pengambilan informan dilakukan secara purposive dan menggunakan teknik snowball di instansi terkait dengan pelaksanaan pembebasan tanah dan target group. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi dan untuk menguji keabsahan data dilakukan triangulasi sumber. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan pembebasan tanah bagi pengadaan tanah untuk pelebaran J1.Raya Kedung Baruk masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah luas tanah yang telah dibebaskan belum mencukupi kebutuhan padahal telah berjalan 6 tahun, adanya informasi pemotongan atas ganti kerugian padahal segala biaya ditanggung instansi yang memerlukan (Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya), pengunaan dana yang tidak tepat sasaran, ketidakobyektifan atas penilaian ganti kerugian, kelambatan pemerintah dalam menaggapi tuntutan dan keluhan target group.

Actions (login required)

View Item