Jovita Do Rosário Amaral (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi Elektronik Di Kota Dili-Timor Leste. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (HALAMAN JUDUL) 031914153081 COV.pdf Download (903kB)
	Text (BAB 1) 031914153081 BAB 1.pdf Download (842kB)
	Text (FULLTEXT) 031914153081.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dili merupakan ibu kota negara Timor Leste. Kota Dili dihuni oleh penduduk dari berbagai macam kota kecil lainnya di Timor Leste dan juga ada sebagian penduduk asing dari berbagai macam negara yang datang dengan berbagai macam kepentingan dan tinggal di kota Dili. Seiring dengan semakin bertambahnya penduduk membuat Dili menjadi kota yang cukup padat. Sehingga muncul berbagai jenis usaha dan bisnis yang mengarah pada tingkat ekonomi dan gaya hidup penduduk di Kota Dili. Hal ini diiringi dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin cepat membuat segala kebutuhan menjadi dimudahkan. Oleh sebab itu sebagian besar masyarakat mulai berinteraksi dalam dunia maya menggunakan internet serta mengunakan sarana elektronik dalam bertransaksi, dengan beberapa pengaruh yang terjadi akibat perkembangan dari aspek teknologi, maka timbullah kegiatan transaksi elektronik. Maka, muncul persoalan hukum yaitu : (1) Perbandingan hukum antara negara Timor Leste dan negara Indonesia dalam penyelesaian hak dan kewajiban produsen dan konsumen dalam transaksi elektronik dan, (2) Tanggung Jawab pemerintah terhadap problematika penjualan transaksi elektronik di Timor Leste. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di Timor leste sudah ada undang-undang perlindungan konsumen, namun belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang transaksi elektronik, selain itu belum ada lembaga khusus yang menangani penyelesaian sengketa konsumen dalam hal transaksi elektronik untuk menerima keluhan para konsumen, masih banyak konsumen yang belum mengetahui tentang perlindungan terhadap hak-hak mereka. Tidak adanya upaya untuk penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik, pemerintah kurang melakukan sosialisasi mengenai undang-undang perlindungan konsumen sehingga para konsumen belum mengerti tentang hak-hak mereka yang dilindungi serta prosedur pengajuan tuntutan atas kerugian yang diderita serta, masih diperlukan upaya melakukan perbaikan sistem hukum nasional dan pembangunan aturan hukum baru dalam rangka mengawal perkembangan perdagangan e-commerce yang semakin meningkat.

Actions (login required)

View Item