ADUNG SUTRANGGONO (2019) SINKRONISASI REGULASI PENGADAAN BARANG/JASA TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI UNTUK MENCEGAH KERUGIAN NEGARA. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) 259. DISERTASI ADUNG FIX.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Insinkronisasi regulasi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi berdampak pada ketidakpastian hukum karena di satu sisi pihak penyedia dan pemerintah terikat dalam perjanjian yang merupakan ranah hukum privat namun di sisi lainnya terdapat aspek hukum publik karena pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan anggaran negara/daerah. Salah satu contoh apabila pekerjaan tidak diselesaikan sesuai waktu pada kontrak. Penelitian ini mengkaji tentang (a) karakteristik kontrak pengadaan jasa konstruksi terhadap pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan di dalam dokumen kontrak; (b) Pengelolaan keuangan negara dalam pengadaan kontrak konstruksi dan (c) risiko yang timbul akibat insinkronisasi regulasi apabila kelanjutan penganggaran hingga menyelesaikan pekerjaan yang melampaui tahun anggaran tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat eksploratif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep, pendekatan peraturan perundangan dan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa (a) Karateristik kontrak jasa konstruksi pengadaan jasa pemerintah adalah campuran kontrak berdimensi publik dan privat, termasuk apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan di dalam dokumen kontrak yang merupakan ranah hukum privat, namun apabila hal tersebut mengakibatkan kerugian negara maka hal tersebut merupakan ranah hukum publik; (b) Akibat insinkronisasi regulasi pengadaan barang/jasa terhadap pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi bagi pengguna jasa maupun penyedia jasa terhadap kelanjutan penganggaran hingga menyelesaikan pekerjaan yang melampaui tahun anggaran adalah ketidakpastian hukum dalam penyelengaraan pekerjaan konstruksi sehingga mengambat pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Actions (login required)

View Item