Anita Zahri (2022) Independensi Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (HALAMAN JUDUL) 032014153042 cov.pdf Download (861kB)
	Text (BAB 1) 032014153042 bab 1.pdf Download (934kB)
	Text (FULLTEXT) 032014153042.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Peradilan Militer merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam suatu kasus yang di hadapi di suatu peradilan militer dapat saja komandan membuat surat rekomendasi untuk meminta keringanan hukuman bagi anggotanya yang masih di pertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara yang sedang ditanganinya, hal ini membuat seorang Hakim Militer menjadi sulit untuk menjaga independensinya ketika menangani suatu perkara pidana yang ada hubungannya dengan kekuasaan eksekutif. Oleh sebab itu Substansi hukum yang menjadi landasan sistem peradilan militer dan hukum acara pidana militer yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan konstitusi terutama setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penulisan tesis ini rumusan pertama membahas mengenai konsep independensi dalam sistem peradilan militer dan rumusan yang kedua membahas mengenai ratio decidendi hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan militer. Penulisan ini mengedepankan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dalam penulisannya dengan mengumpulkan sumber bahan hukum seperti putusan pengadilan serta jurnal hukum. Dalam penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu dengan mengedepankan mengenai asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum. Kesimpulan atau hasil akhir yang ingin dicapai atas isu hukum yang ada, yaitu dalam Pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan militer dapat dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten sebagaimana diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dan juga di harapkan pemerintah dan DPR Republik Indonesia untuk secepatnya membuat serta mengesahkan undang-undang baru yang menggantikan keberadaan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada pada saat ini.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 T.FH.64/22 Ani i
Uncontrolled Keywords:	"TNI, Hakim Militer, Independensi, Peradilan Militer "
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K4720-4780 National defense. Military law > K4740-4760 Military criminal law and procedure
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Anita Zahri 032014153042
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor BAMBANG SUHERYADI 196809281997021001 Thesis advisor TAUFIK RACHMAN 198004172005011005
Depositing User:	mat sjafi'i
Date Deposited:	02 Oct 2026 00:56
Last Modified:	02 Oct 2026 00:56
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/148285
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item