DITA ULFATUN NADIFAH (2022) ANALISIS PREDIKTOR FACT-CHECKING HABIT DALAM MENGATASI BERITA BOHONG VAKSINASI COVID-19. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 101811133237_HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 101811133237_BAB I.pdf Download (961kB)
	Text (FULLTEXT) 101811133237_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Cakupan vaksinasi COVID-19 hingga Oktober 2021 belum merata dan belum mencapai target. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh rendahnya kemauan masyarakat melakukan fact-checking sebesar 41% sehingga mengakibatkan tingginya berita bohong di Indonesia sebanyak 294 dengan 2.100 sebaran selama periode vaksinasi COVID-19 mulai Januari 2021 hingga Oktober 202. Tingginya berita bohong seiring dengan meningkatkya jumlah pengguna internet dimana pengguna internet paling tinggi saat ini berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prediktor fact-checking habit masyarakat untuk vaksinasi COVID-19 dalam mengatasi tingginya sebaran berita bohong. Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif dengan desain cross sectional. Sampel dalam penelitian ini yaitu 153 masyarakat Jawa Barat, 116 masyarakat Jawa Tengah, dan 115 masyarakat Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan tautan dari surveymonkey pada berbagai platform sosial media (Instagram, WhatsApp, Line, Telegram, Twitter, Facebook). Analisis data menggunakan uji independensi chi square lalu dilanjutkan uji regresi logistik biner untuk mengetahui pengaruh antar variabel yang berhubungan. Berdasarkan uji pengaruh yang dilakukan didapatkan hasil bahwa terdapat tiga variabel yang berhubungan dan juga berpengaruh terhadap tindakan fact checking, diantaranya variabel keterpaparan COVID-19 (P=0,018), kepemilikan asuransi kesehatan (P=0,010), dan variabel lama menjadi pengguna sosial media (P=0,005). Sehingga kesimpulan yang didapat adalah tindakan fact checking dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu keterpaparan COVID-19, kepemilikan asuransi kesehatan, dan lama menjadi pengguna sosial media. Saran yang dapat diberikan setelah adanya penelitian ini adalah pemerintah dapat lebih tanggap, konsisten dan transparan dalam memberikan informasi vaksinasi COVID-19 dan dapat bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk menambahkan program peningkatan kesadaran masyarakat tentang fact checking pada kebijakan vaksinasi COVID-19 guna mencegah penyebaran berita bohong vaksinasi COVID-19 yang lebih efektif dan efisien sehingga cakupan vaksinasi pun dapat terpenuhi.

Actions (login required)

View Item