SYAFIRAH KHANSA ARIBAH MILANSARI, - (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PINDANA TERHADAP PELAKU PERBUATAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DENGAN TIPE MORPHING. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HAL JUDUL) HAL JUDUL.pdf Download (260kB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf Download (96kB)
	Text (FULLTEXT) 031811133120.pdf Restricted to Registered users only Download (910kB) | Request a copy

Abstract

Realita menunjukkan bahwa dinamisnya kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi mengakibatkan munculnya berbagai modus yang mengarah pada terajadinya suatu tindak pidana dalam kerangka dunia maya salah satunya yang paling banyak terjadi adalah kekerasan berbasis gender online (KBGO). Setidaknya terdapat berbagai tipe-tipe KBGO berupa: revenge porn; malicious distribution; cyber harassment; impersonate; cyber stalking; cyber recruitment; sexting; cyber hacking; morphing, unidentified. Penelitian ini bertujuan untuk melihat KBGO dengan tipe morphing menggunakan sudut pandang hukum pidana dan melihat pertanggungjawaban pidana pelaku morphing. Saat ini peraturan mengenai KBGO, dalam hal ini morphing, masih belum cukup untuk melakukan penegakan hukum atas adanya perbuatan kekerasan berbasis gender online, seperti mengenai kualifikasi kekerasan berbasis gender online yang masih belum jelas. Menilik dua perkara di atas, kekerasan berbasis gender online memiliki urgensi untuk dibahas. Setidaknya. dapat dilihat bahwa persoalan utama yang dibawa hanya pada terjadinya tindak pidana membuat, menyebarluaskan, atau menyediakan pornografi dan tindak pidana melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elekronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Padahal, dalam terwujudnya tindak pidana itu telah terjadi terlebih dahulu kekerasan berbasis gender online, yang dalam tulisan ini menjadi suatu isu hukum yang dibahas. Penelitian ini melihat dinamika penanganan pidana kejahatan morphing menggunakan dua putusan Pengadilan Negeri yakni: Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Atb dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Prn. Penulis menemukan dalam kedua putusan tersebut, majelis hakim belum mempertimbangkan unsur kekerasan seksual dalam keputusannya, sekalipun menjatuhi pidana, majelis hakim masih melihat morphing sebagai kekerasan elektornik bukan berbasis gender.

Actions (login required)

View Item