IRENA HAPSARI, - (2022) PERLINDUNGAN HUKUM SURETY TERHADAP PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN DENGAN SKEMA PENJAMINAN KONTRA BANK GARANSI PADA PERJANJIAN PENGADAAN KAPAL MILIK PEMERINTAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text COVER.pdf Download (356kB)
	Text BAB I.pdf Download (124kB)
	Text (FULL TEXT) 031814253022.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

"Tesis ini berjudul “Perlindungan Hukum Surety terhadap Pencairan Jaminan Pelaksanaan dengan Skema Kontra Bank Garansi pada Perjanjian Pengadaan Kapal Milik Pemerintah” dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu : (1) Hubungan Hukum Para Pihak dalam Penjaminan Kontra Bank Garansi pada Perjanjian Pengadaan Kapal Milik Pemerintah; (2) Perlindungan Hukum Surety terhadap Pencairan Jaminan Pelaksanaan dengan Skema Kontra Bank Garansi pada Perjanjian Pengadaan Kapal Milik Pemerintah. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan metode penelitian hukum normatif. Disamping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konspetual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada skema kontra bank garansi dimana pada skema tersebut pada prinsipnya Perusahaan Asuransi (Surety) menjamin Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank, sehingga pada Kontra bank garansi terjadi hubungan hukum antara kontraktor, bank penerbit bank garansi dan Perusahaan Asuransi (Surety). Ikutsertanya Perusahaan Asuransi (Surety) dalam kontra bank garansi tidak terikat hubungan hukum dengan Pemilik Proyek. Dengan tidak dibayarnya hak perusahaan asuransi, terjadi wanprestasi. Perlindungan hukum preventif sebagai tindakan pencegahan tidak berlanjut melalui gugat ke pengadilan, dengan cara memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, dan jika penyelesaian dengan cara ini tidak membawa hasil ditindaklanjuti penyelesaian secara represif menggugat penyedia jasa/kontraktor atas dasar wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 B.W. "

Actions (login required)

View Item