Wicaksono, Ganang Adityo, NIM. 070710147 (2012) DELIGITIMASI KEBIJAKAN PENATAAN ULANG WISATA PROSTITUSI DOLLY : STUDI DESKRIPTIF PERLAWANAN KOMUNITAS DOLLY. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-wicaksonog-23204-p.02-12--k.pdf Download (335kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-wicaksonog-19552-p.02-12-d.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Prostitusi adalah sebuah penjualan jasa seks yang dilakukan oleh personal maupun kolektif. Pekerja utama dalam bisnis jasa seks dapat dikenal dengan istilah pelacur. Dan juga terdapat beberapa pelaku atau pekerja dalam prostitusi dengan sebutan mucikari. Dalam praktik prostitusi ini bersifat kolektif atau lebih di kenal dengan lokalisasi. Prostitusi sudah menjadi wabah penyakit sosial dalam suatu kota atau daerah. Karena dalam hal ini degradasi moral suatu daerah bisa terlihat apabila adanya praktik prostitusi. Problematika sosial yang meliputi berapa aspek tercipta karena keberadaan prostitusi. Negara atau pemerintah menyikapi negatif dari keberadaan praktik prostitusi. Berbagai upaya juga menjadi tombak untuk mengurangi bahkan menghilangkan praktik prostitusi di suatu daerah tersebut. Fenomena prostitusi yang terjadi di kota Surabaya, sudah menjadi sarapan bagi masyarakat. Keberadaan wisata prostitusi Dolly sudah terkesan mendarah daging dalam berkembangnya kota Surabaya sampai saat ini. Beberapa aspek kehidupan bergantung pada keberadaan lokalisasi Dolly khususnya. Dolly sendiri sudah menjadi trendsetter pelacuran untuk wisata prostitusi lain. Kualitas baik dari pelayanan maupun fisik para pekerja membuat penngila seks di Surabaya tertuju kepada Dolly. Beberapa masyarakat setempat meraup keuntungan ekonomi dalam keberadaan lokalisasi Dolly. Problematika sosial tersebut membuat telinga pemerintah semakin risih. Berbagai upaya penggusuran dilakukan pemerintah sudah dilakukan, tetapi sampai detik ini belum menemui titik terang untuk menangani jejaring prostitusi. Beberapa upaya juga dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan keberadaan lokalisasi Dolly. Pembentukan struktur kepengurusan yang di bentuk pemerintah yang terdiri dari aparat pemerintah setempat dianggap sudah mampu untuk mengurangi berkembangnya jejaring lokalisasi Dolly. MUSPIKA yang terdiri dari Kecamatan, Kapaolsek, Koramil, RT, RW. Bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah melalui MUSPIKA sudah terrealisasi dengan baik. Sosialisasi program pemerintah sudah dilakukan MUSPIKA untuk menangani permasalahan prostitusi. Bentuk resistensi komunitas Dolly dalam hal ini dapat dilihat dari upeti-upeti dari setiap wisma yang terdapat di lokalisasi. Upeti yang berdalih pajak retribusi untuk aparat pemerintah bisa menjadi sebuah tameng komunitas Dolly dalam mempertahankan wisata prostitusi tersebut. dari hal demikian terlihat bukan hanya pelaku bisnis seks yang diuntungkan dengan keberadaan lokalisasi Dolly, tetapi aparat pemerintah pun juga memanfaatkan keberadaan lokalisasi dari sisi ekonomi. Bentuk resistensi komunitas Dolly, Selain itu yaitu dalam bentuk aksi demonstrasi yang dilakukan melalui paguyuban yang di bentuk sebelumnya untuk menolak program pemerintah yang di anggap tidak sewajarnya. Dan pembentukan paguyuban-paguyuban dalam lokalisasi sebenarnya bersifat kontrak atau sementara.paguyuban yang dibentuk oleh komunitas Dolly itu hanya ada atau muncul apabila isu-isu permasalahan terkait penggusuran Dolly sedang gencar di media masa. Tetapi apabila isu permasalahan mulai redup, dengan sendirinya paguyuban menghilang dari peredaran. Oleh karena itu wisata prostitusi Dolly sampai saat ini masih eksis dan akan semakin menjadi problematika sosial kota Surabaya apabila tidak adanya komitment dari pemerintah dalam menanganinya. Keyword : Prostitusi, Penggusuran, Resistensi

Actions (login required)

View Item