Nina Safita, 070710233 (2012) PENGALIHAN PAJAK PUSAT MENJADI PAJAK DAERAH :Studi tentang Faktor-faktor Pendukung Implementasi Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan-Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) AN.10-12 Saf p abstrak.pdf Download (345kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) AN.10-12 Saf p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dari dalam negeri. Dengan adanya pajak, penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan dapat berjalan lancar. Terdapat dua jenis pajak yakni pajak pusat dan pajak daerah. Dengan dilaksanakannya sistem desentralisasi dan otonomi daerah, pada saat ini jenis pajak daerah semakin ditingkatkan dan diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan daerah yang kemudian berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana faktor-faktor pendukung pelaksanaan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB berupa kemampuan SDM, ketersedian fasilitas dan informasi, serta kewenangan yang dimiliki pelaksana, yakni Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, serta teori tentang faktor-faktor pendukung pelaksanaan desentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah para staf Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Untuk teknik penentuan informan seluruhnya menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi. Kemudian menganalisis data menggunakan reduksi data dan penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan SDM pelaksana, ketersediaan informasi dan fasilitas, serta kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah cukup mendukung pelaksanaan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB.

Actions (login required)

View Item