ALISSA MARESH, 0704175 (2008) EKONOMI POLITIK PENGELOLAAN MINYAK DI KOTA BALIKPAPAN PADA ERA OTONOMI DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-mareshalis-8898-abstract-8.pdf Download (337kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 15168.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini menjabarkan secara deskriptif bagaimana pengelolaan minyak dan dampaknya terhadap Kota Pengolah Minyak yaitu Kota Balikpapan yang berada di Provinsi Kalimantan Timur terutama setelah otonomi daerah. Minyak merupakan sumber daya alam yang tak dapat diperbarui yang pengelolaannya dipegang langsung oleh Negara dengan tujuan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya dan dapat menghidupi hajat hidup rakyat banyak. Di Negara kita, ada dua Daerah yang memberikan kontribusinya akan minyak, yaitu Daerah Penghasil Minyak yang dimana terdapat kegiatan Hulu (eksplorasi dan eksploitasi) dan Daerah Pengolah Minyak yang merupakan kegiatan Hilir (Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran). Kedua daerah tersebut sangat berarti kontribusinya bagi Negara untuk memenuhi kebutuhan minyak. Sebagai Kota Pengolah Minyak, Balikpapan senantiasa dihadapkan pada kemungkinan kerusakan ekologi dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan industri minyak tersebut. Ironisnya, dalam Undang-undang Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, kota pengolah minyak tidak disebutkan kedudukannya. Tidak seperti daerah penghasil minyak yang mendapatkan persen yang jelas akan hasil minyaknya. Ironisnya, Balikpapan menanggung resiko kerusakan ekologi dan pencemaran lingkungan akibat industri pengolahan minyak tersebut, resiko tersebut bahkan cenderung lebih besar dari resiko yang ditanggung oleh daerah penghasil minyak. Skripsi ini menggunakan Teori Ekonomi Politik dari Frank Stilwell dengan metode interogasi-nya untuk menjabarkan siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam pengelolaan ini, dan teori Ekologi Politik untuk menjelaskan kerusakan ekologi yang ditimbulkan oleh pengelolaan minyak tersebut. Analisis kebijakan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan "analisis keputusan" dimana bahan-bahan kebijakan yang dianalisis adalah berasal dari Undang-undang maupun regulasi yang dibuat dalam kaitannya dengan pengelolaan minyak. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Pusat masih belum memperhatikan kedudukan Kota Pengolah Minyak yang tercermin dalam regulasi¬ regulasi yang ada. Bahwa dominasi hegemonik Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan minyak ini membuat ketidaksinkronisan kepentingan antara keduanya. Balikpapan juga dirugikan dalam segi finansial maupun ekologi dengan Dana Perimbangan yang belum adil dan bahaya kerusakan ekologi yang dapat menurunkan citra sekaligus pendapatan kota Balikpapan.

Actions (login required)

View Item