IKAK ISKANDAR, 070116541 (2008) EVALUASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BAGI PERKEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH DI SURABAYA (Studi Deskriptif Kualitatif Pelaksanaan Otonomi Daerah Bagi Perkembangan Usaha Kecil Menengah Ditinjau dari Kharakteristik Good Governance dan Asas-Asas Penyelengga. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-iskandarik-10618-fisan0-k.pdf Download (273kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-iskandarik-9964-fisan0-9.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perluasan Otonomi Daerah (OTODA) di Indonesia telah ditetapkan sejak tanggal 1 Januari 2001. Perluasan OTODA mengakibatkan munculnya perda-perda baru yang diterbitkan oleh Pemda, terutama perda yang berkenaan dengan ekonomi. Salah satu pihak yang terimbas oleh munculnya Perda-perda tersebut adalah para pengusaha kalangan menengah kebawah atau UKM. UKM merupakan salah satu pilar perekonomian yang terbukti dapat menyerap tenaga kerja dan lebih eksis saat krisis moneter. Oleh sebab itu, pertumbuhan UKM membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, terlebih setelah ditetapkannya OTODA. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan OTODA dalam pengembangan UKM di Surabaya ditinjau dari karakteristik Good Governance dan asas penyelenggaraan pemerintahan serta mengetahui dampak langsung pelaksanaan OTODA terhadap para pelaku UKM. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik penentuan informan purposif. Informan dibagi menjadi 3 domain yaitu pemerintah (Dinas Perindag dan Penanaman Modal), swasta (Tiga pelaku UKM dan Asosiasi UKM yang diwakili oleh Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia) dan masyarakat (LSM Bina Masyarakat Madani Surabaya). Pada pelaksanaan OTODA di bidang pengembangan UKM, asosiasi UKM dan LSM pendamping UKM tidak diberi wadah khusus untuk berpartisipasi, Pemerintah hanya melaporkan kinerjanya di wilayah internal mereka sendiri. Transparansi hanya ditingkat teknis, sedangkan dalam beberapa hal,seperti tender dan bantuan kredit atau barang masih kurang transparan. Visi pemerintah kota Surabaya terhadap UKM belum diketahui oleh UKM, Asosiasi UKM dan LSM Pendamping UKM. Pemerintah dinilai kurang tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi UKM sehingga dinyatakan pemerintah belum profesional. Perubahan yang dirasakan paska OTODA adalah perizinan usaha yang lebih efektif dan efisien. Mayoritas UKM menyatakan bahwa tidak ada dampak positif yang dirasakan setelah diterapkannya OTODA bagi usaha mereka. Tidak ada perbedaan yang mendasar sebelum atau setelah OTODA diperluas. Keberhasilan usaha semata-mata disebabkan oleh keuletan dan kerja keras pribadi.

Actions (login required)

View Item