Ratih Sulanjari Diskha Permata, 070517915 (2009) Konflik Kepentingan Politik dalam Proses Negosiasi Hubungan Kerjasama Study kasus tentang pembagian hasil pengelolaan Terminal Purabaya antara Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-permatarat-18997-fisp-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-permatarat-15800-fisp-0.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dibangunnya Terminal Purabaya merupakan pelayanan publik, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dibidang Transportasi. Terminal ini dibangun atas kerjasama dua Daerah yang berdampingan, yaitu Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya dan Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kota Surabaya dalam pembangunan Terminal Purabaya sebagai pihak Pengelola sedangkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak Peraturan karena wilayah dibangunnya Terminal di Sidoarjo. Dalam karya tulis ini, meneliti mengenai bagaimana pembagian hasil antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan kerjasama pengelolaan pembagian pendapatan Terminal Purabaya dari mulai awal di bangunnya Terminal pada tahun 1988 hingga saat ini tahun 2009. Yang seiring perjalanan waktu dalam kerjasama tersebut menimbulkan konflik antara kedua daerah yaitu Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memperoleh bagi hasil pendapatan Terminal Purabaya. Pada konflik yang terjadi antara kedua daerah tersebut terdapat kepentingan-kepentingan di dalamnya untuk memperoleh kewenangan pengelolaan Terminal Purabaya. Sedangkan untuk langkah-langkah penyelesaian antara kedua belah pihak adalah perubahan MoU pada tahun 1998. Dimana pembagian pendapatan Terminal dari yang 20:30 menjadi 30:70. Pada tahun 2005 timbul konflik antara kedua daerah, diawali dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menginginkan untuk pembagian pendapatan Terminal Purabaya di bagi menjadi 50:50. Hal ini dikarenakan mulai adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi Otonomi Daerah, sehingga mengharuskan setiap daerah untuk mencari PADnya masing-masing. Namun Pemerintah Kota Surabaya tidak setuju dengan permintaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sehingga antara kedua daerah tersebut timbul konflik. Dan ditengahi oleh Pemerintah Pusat. Namun,sampai saat ini konflik yang terjadi antara kedua daerah tersebut blum juga menenmukan titik temu penyelesaian. Karena antara daerah Surabaya dan Sidoarjo saling bersikukuh untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Masing-masing daerah memiliki kepentingan dalam pengelolaan Terminal Purabaya tersebut, maka antara kedua daerah tidak menelukan penyelesaian. Yang mana seharusnya Terminal Purabaya ini menjadi Pelayanan Publik, saat ini menjadi justru menimbulkan konflik antara kedua daerah.

Actions (login required)

View Item