HIZRA BAHRI, 070610413 (2010) PENGORGANISASIAN PARTAI POLITIK (Studi Tentang Konsolidasi DPD PAN Surabaya Dalam Menghadapi Konflik Internal Pada Tahun 2004 -2009). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-bahrihizra-19002-fisp-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-bahrihizra-15804-fisp-0.pdf Restricted to Registered users only Download (688kB) | Request a copy

Abstract

Sebagai suatu organisasi, DPD PAN Surabaya semenjak pendiriannya 23 Agustus 1998 hingga sekarang, selalu elitis dan tidak pernah absen mengikuti Pemilu 1999, 2004 dan 2009 dan juga aktif berperan serta dalam pengusungan Capres, Pilkada tingkat I dan II. Namun posisi PAN baik nasional maupun daerah, perolehan suaranya berada pada kisaran 6 – 7 % walau termasuk dalam 10 besar parpol. Eksisnya PAN bukan berarti tanpa menemukan kendala dalam pengorganisasian parpol. Kendala pertama yang dihadapi pengurus adalah span of control yang terlalu lebar (walau dengan dalih kaderisasi pemimpin) yang kurang terkait dengan platform partai menyebabkan pengurus menghadapi ketidakpastian dalam wewenang dan tanggung jawab sehingga menghambat pencapaian tujuan organisasi. Span of control yang lebar ini makin diperberat oleh adanya keterbatasan sumber daya organisasi (personil, materil dan sumber dana) sehingga perwujudannya berujung kepada perolehan suara yang stagnant (bahkan turun untuk DPD PAN Surabaya), juga menimbulkan implikasi lain berupa timbulnya berbagai konflik internal. Konflik internal yang terjadi di DPD PAN Surabaya tidak selalu diawali dari DPD PAN Surabaya itu sendiri, tapi bisa muncul dari langkah yang ditempuh oleh DPP PAN, DPW PAN untuk organisasi tingkat atas dan dari DPC / DPRt untuk organisasi tingkat bawah. Konflik bisa muncul apabila mekanisme organisasi yang garis besarnya sudah diatur dalam AD / ART tidak dipatuhi oleh pemegang kuasa, sehingga menimbulkan pertentangan / perlawanan pengurus yang tidak puas. Ada 7 konflik interen yang di hadapi DPD PAN Surabaya yaitu: 1. Pengusungan Capres 2009, 2. Pengusungan Cagub Tahun 2008, 3. Penonaktifkan Ketua DPD PAN, 4. Munculnya Forum DPC non DPRt, 5. Masalah AD/ART, 6. Pengusungan Cawali Surabaya 2010, 7.Kasus Bank Century. DPD PAN Surabaya dalam menghadapi berbagai konflik – konflik diatas belum menangani seluruhnya sesuai aturan organisasi, sehingga muncul berbagai kebijakan konsolidasi: menunggu; kompromi; menghindari; pemecatan; mengamankan kebijakan DPD; pendekatan secara internal (komunikasi) dan sebangsanya. Faktor utama yang menjadi pendorong kebijakan ini adalah keterbatasan sumber dana, sehingga pengurus juga sulit untuk melakukan konsolidasi sesuai yang diinginkan. Faktor lain yang juga turut mendorong adalah PAN sulit melakukan rekrut pengurus karena pengurus tidak mendapat gaji bahkan mungkin turut menopang kebutuhan dana organisasi.

Actions (login required)

View Item