IMANSYAH YUASADAM, 070316872 (2010) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Studi di Desa Banjar Sawah Kecamatan Tegal Siwalan Kabupaten Probolinggo 2010. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-yuasadamim-19007-fisp-k.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-yuasadamim-15807-fisp-0.pdf Restricted to Registered users only Download (630kB) | Request a copy

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu nama wadah perwakilan masyarakat desa sebagaimana tertulis dalam Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 Pasal 209 yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa melalui proses yang harus dilalui tentunya dengan beberapa tahap sedangkan untuk mengetahui beberapa tahap pembentukan peraturan desa dan penyaluran aspirasi masyarakat desa digunakanlah metode kualitatif dengan teknik observasi, teknik komunikasi, dan teknik dokumentasi. Selain itu, digunakan teori desa sehingga dapat diperoleh hasilnya, baik hasil penetapan peraturan desa maupun hasil penampungan aspirasi masyarakat desa. Tahap penetapan peraturan desa dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dengan cara membuatkan peraturan desa, memusyawarahkan peraturan desa, memufakatkan peraturan desa, menetapkan peraturan desa, dan mengesahkan peraturan desa. Sedangkan tahap penyaluran aspirasi masyarakat desa tersebut belum dilakukan Badan Permusyawaratan Desa sehingga aspirasi masyarakat desa tidak dapat diketahui karena adanya konflik-konflik yang terjadi di desa, baik itu konflik dalam komponen desa yaitu rasa kecewa berupa penelantaran keinginan, salah satunya gratis maupun konflik dalam internal Badan Permusyawaratan Desa sendiri yaitu rasa iri berupa perebutan inventaris, salah satunya sepeda motor.

Actions (login required)

View Item